
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | SINKRONISASI KEBIJAKAN PENGHENTIAN PEMBERIAN IZIN BARU DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP ( STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ) - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2020 - Sinkronisasi kebijakan,PIPPIB,PTSL,RTRW,Rekome |
![]() | IMPLEMENTASI PELAYANAN HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELETRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2020 - Implementasi,Pelayanan,Hak Tanggungan Terintegra |
![]() | EVALUASI PEMANFAATAN DOKUMEN PERENCANAAN DALAM TAHAP PERSIAPAN PENGADAAN TANAH PADA PEMBANGUNAN JALAN TOL TEBING TINGGI-PARAPAT TAHAP RUAS TEBINGTINGGI-PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2020 - Dokumen Perencanaan,Pemamfaatan,Evaluasi Pemanfa |
![]() | UPAYA PENINGKATAN KINERJA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT (PTSL+PM) STUDI DI DESA NGESTIHARJO, KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2020 - Peningkatan,Kinerja,PTSL+PM |
![]() | RANCANGAN KONSOLIDASI TANAH TERHADAP "TANAH TUTUPAN" SEBAGAI PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN BANTUL - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2020 - Konsolidasi Tanah,Tanah Tutupan,GTRA |
![]() | PROBLEMATIKA PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DAN SOLUSI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RUNWAY 3 BANDAR UDARA INTERNATIONAL SOEKARNO-HATTA DI KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2020 - Pengadaan Tanah,Ganti kerugian,Problematika,Solusi |
![]() | MASALAH TANAH DI INDOESIA DARI MASA KE MASA - UI Fakultas Hukum Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi - 2007 - Tanah Indonesia |
![]() | 19 MENIT MENAKLUKKAN ORANG-ORANG DI SEKITAR ANDA - Immortal publisher - 2010 - Manusia Makluk Sosial |
![]() | Teori Hukum - Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi - Genta - 2010 - Teori Hukum |
![]() | GRAND DESAIN PEMBANGUNAN HUKUM ( ARAH PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM DALAM SEJARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA NASIONAL INDONESIA) - Institut Tata Negara Indonesia INTI - 2016 - Perencanaan Pembangunan,Sistem Hukum |
![]() | FILSAFAT HUKUM PERSPEKTIF HISTORIS - Nusamedia - 2008 - Filsafat Hukum |
![]() | JURNAL ILMU PEMERINTAHAN PENCERAHAN UNTUK MEMAJUKAN PEMERINTAH AN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DI DKI JAKARTA TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PEMERINTAH DI PROVINSI DKI JAKARTA - MIPI - 2019 - Ilmu Pemerintahan |
![]() | A HERD OF WHITE ELEPHANTS? SOME BIG TECHNOLOGY PROJECTS IN AUSTRALIA - Hale & Iremonger - 1992 - Technology and state |
![]() | KAMUS SINONIM ANTONIM - Kesaint Blanc-Anggota IKAPI - 1993 - Kamus |
![]() | TATA RUANG MASYARAKAT BADUY - Wedatama Widya Sastra - 2006 - Sastra |
![]() | TANAH TERLANTAR ASAS DAN PEMBAHARUAN KONSEP MENUJU PENERTIBAN - Prestasi Pustaka Publisher - 2009 - Tanah Terlantar |
![]() | PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM - Prestasi Pustaka Publisher - 2008 - Antropologi Hukum,Pengelolaan SDA |
![]() | Mudah Membuat Aplikasi Android - Andi - 2011 - Komputer,Aplikasi |
![]() | RESPON PERANGKAT DAN MASYARAKAT DESA TERHADAP SURAT KEPUTUSAN BERSAMA 3 MENTYERI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PELAKSANAAN PENDFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (STUDI DI DESA TARUBA, KECAMATAN SAHU, KABAUPATEN HALMAHERA BARAT - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - PTSL,SKB 3 Menteri,Biaya,Penolakan |
![]() | METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF BERBAGI PENGALAMAN DARI LAPANGAN - Rajawali Pers - 2018 - Penelitian,Metode |