Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1975 Tentang Perubahan UU No.15 tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakayat dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah - Latar Belakang Beserta Proses Pembentukannya

Wawasan Studi Kelayakan dan Evaluasi Proyek

Pendekatan Ambang Batas Dalam Perencanaan kota, wilayah dan lingkungan teori dan praktek

Badan Pertanahan Nasional (Keppres No.26 Tahun 1988) Beserta Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN di Propinsi-Kabupaten-Kotamadya - (Keputusan Kepala BPN No 1 Tahun 1989)

Ensiklopedi Indonesia III - HAN-KOL

GIS Data Conversion Hand Book

Hasil Lomba Penulisan Ilmiah Pertanahan (LPI-P) 1995 - Buku 1

Hasil Lomba Penulisan Ilmiah Pertanahan (LPI-P) 1995 - Buku III Bagian 3

Himpunan Peraturan di Bidang Pertanahan dan Perumahan 1997-1998

Himpunan Peraturan di Bidang Pertanahan dan Perumahan Tahun 2002

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Perumahan dan Permukiman - (1963-1996)

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan 1998

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan dan Petunjuk PPAT di Indonesia - Tahun 1951-2003

Himpunan Peraturan-Peraturan Tentang Penyerahan Urusan Pemerintah Pusat Kepada Daerah

Keppres No. 24 Tahun 1995 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No.16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Prosedur dan Petunjuk Pembuatan Akta Pemilikan Hak Atas Tanah - Dilengkapi : Keppres No. 55 Tahun 1993, Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria, Pembebasan Tanah

Kumpulan Pidato Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Pada Acara Wisuda di sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Tahun 1995 s/d 1997 - Bahan Rapat Kerja Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Tahun 1997/1998

Makalah Lokakarya - Dengan Topik : Keterkaitan Penetapan Maksimum Luas Tanah Non Pertanian Dengan Kemungkinan Penerapan Pajak Progresif Atas Tanah Perkotaan

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen - Dilengkapi : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 08 s/d 12 Tahun 2001

Tambahan Koleksi Pusat Informasi Pangan Bulog - Food Information Center Accession List 1984 (Semester I)