Majalah Perundang-undangan Edisi 202. 19 Januari-25 Januari 2016: Gugatan Negara Yang di Tolak Hakim.

Jurnal Mimbar Hukum : Penjaminan kredit usaha kecil melalui giralisasi dan transmisi jaminan kebendaan menjadi tunai - Kendala hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan diperadilan perdata - Peran pemerintah dalam penanggulangan pecemaran air tanah oleh bakteri E.coli di kota Yogyakarta - Mekanisme pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belaja daerah (studi kasus di Yogyakarta - Implementasi peraturan perizinan pembangunan perumahan bagi pengembang terkait aspek perlindungan konsumen di DIY - - Mekanisme Small claims court dalam mewujutkan tercapainya peradilan sederhana.cepat.dan biaya ringan - Melindungi keanekaraman hayati dalam kerangka protokol nagoya - Justices'Freedom of constitutional interpretation methot in the indonesian constitutional court -

Hukum Acara Perdata

Aljabar Matriks

Dasar-Dasar Ilmu Tanah

Cermin Kepemimpinan Panduan Dalam Menerapkan Nilai-nilai Kepemimpinan bagi Profesional dan Wirausaha

Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 4 tentang Pembuktian

Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua

Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana

Seri Hukum Perikatan Penanggungan Utang Dan Perikatan Tanggung Menanggung

PENGARUH PROYEK OPERASI NASIONAL (PRONA) PERTANAHAN TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH SECARA RUTIN DI KAB. DATI II OGAN KEMERING ILIR PROP. SUMATERA SELATAN

PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH TERHADAP PERUBAHAN HARGA TANAH DI KAWASAN INDUSTRI KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PASURUAN.

Prosedur Gugatan Perdata - Dilengkapi dengan Contoh-contoh Surat Kuasa, Surat Gugatan, Akta Perdamaian, Replik, serta Putusan Pengadilan

PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE BUKAN PERTANIAN TERHADAP BESARNYA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN MERTOYUDAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG JAWA TENGAH.

Kehakiman dan Peradilan

Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern

Konflik Sosial Proses Ganti Rugi Lahan dan Bangunan Korban Lumpur Lapindo

Undang-Undang RI nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ANTARA MASYARAKAT DENGAN P.T. PERKEBUNAN NUSANTARA XII (PERSERO) DIDESAPENATARAN KECAMATAN NGLEGOK KABUPATEN BLITAR

Peradilan Satu atap di Indonesia