PEMBARUAN HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA MENAKAR BERACARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK EDISI KEDUA

PIDANA UNTUK PEMEGANG SAHAM KORPORASI

SOSIOLOGI HUKUM PENEGAKAN, REALITA & NILAI MORALITAS HUKUM

ANALISIS DATA KUANTITATIF UNTUK ILMU- ILMU SOSIAL

Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 6 tentang Upaya Hukum

Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 5 tentang Putusan Pengadilan

Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 7 tentang Penyitaan, Eksekusi, dan Lain-lain

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 JABATAN NOTARIS - Dilengkapi dengan: Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM R.I Tahun 2003 Tentang Kenotarisan

Himpunana Peraturan Kepegawaian Tentang Gaji Baru PNS,Hakim,TNI/Polri Tahun 2009-2010

Hukum Acara Perdata Tentang Ketidakhadiran Para Pihak Dalam Proses Berperkara (Gugur dan Verstek)

PANDEMI, KONFLIK, TRANSFORMASI TANTANGAN DEMOKRASI DAN INKLUSI SOSIAL

PENERAPAN PENDEKATAN FORMALITASISTIK DALAM PENEMUAN HUKUM ADAT OLEH HAKIM: STUDI KASUS SENGKETA SURAT KETERANGAN TANAH ADAT DI KALIMANTAN TENGAH

BHUMI JURNAL AGRARIA DAN PERTANAHAN PERSPEKTIF PEMIKIRAN HUKUM BARAT DALAM PENEMUAN HUKUM ADAT OLEH HAKIM

Etika profesi hukum : pagutan, kredo & palu kristal hakim-hakim neo-atlantis

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BAUBAU TERKAIT SENGKETA KEPEMILIKAN BIDANG TANAH YANG BERASAL DARI PEWARISAN (PUTUSAN NO.191/Pdt.G/2020/PA Bb)

KEDUDUKAN PENYALAGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) DALAM HUKUM PERJANJIAN INDONESIA

PENGAKUAN PERADILAN ADAT DALAM POLITIK HUKUM KEKUASAAN KEHAKIMAN

LAW LIBERTY AND MORALITY HUKUM, KEBEBASAN DAN MORALITAS

Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981)