PENERAPAN AZAS CONTRADICTOIRE DELIMITATIE DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN KLATEN PROPINSI JAWA TENGAH

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERALIHAN HAK KARENA JUAL-BELI TANAH NON PERTANIAN DI KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL PROVINSI D.I.YOGYAKARTA

UPAYA PENINGKATANPENDAPATAN PESERTA PRONA SWADAYA MELALUI JAMINAN HAK ATAS TANAH PADA PROSES PENDAFTARAN TANAH BEKERJASAMA DENGAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH CABANG ENREKANG (STUDI KASUS DI KECAMATAN ENREKANG KABUPATEN ENREKANG PROVINSI SULAWESI SELATAN)

POLA PENYEBARAN PRODUKSI SERTD7IKAT HAK ATAS TANAH SEBELUM DAN SESUDAH PP No. 24 TAHUN 1997 DIKABUPATEN PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

STATUS PENGUASAAN HAK ATAS TANAH PASCA PERTIKAIAN ETNIK Dl KABUPATEN SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SEVKRONISASI PELAKSANAAN TUGAS PPAT DALAM MENUNJANG PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA LUBUK LINGGAU PROPINSISUMATERA SELATAN

JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PENGUASAAN TANAH BEKAS HAK ASING/BARAT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 207/PDT.G/2003/PN.MDO. (Studi Kasus di Kota Manado)

KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS I TANAH DALAM KASUS PERDATA NOMOR : 10/Pdt.G/1996/PN.PL.R DI KOTA PALANGKARAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

STUDI TENTANG PENERAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM PERALIHAN HAK KARENA JUAL BELI DI KOTA SEMARANG

PENGARUH PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP MINAT MASYARAKAT DALAM PENDAFTARANPENINGKATAN HAK DARI HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONALNOMOR 6TAHUN 1998 DIKELURAHAN A1RPUTHI KECAMATAN SAMARINDA ULU KOTA SAMARINDA

KENDALA-KENDALA PENDAFTARAN PERALIHAN HAK DI KECAMATAN SUMEDANG UTARA KABUPATEN SUMEDANG PROPINSI JAWA BARAT

STUDI PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERUBAHAN HAK SEBELUM DAN SESUDAH KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN NOMOR 6 TAHUN 1998 Dl KANTOR PERTANAHAN Dl KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

STUDI PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK RUMAH SANGAT SEDERHANA (RSS) DAN RUMAH SEDERHANA (RS) DI KOTA MAKASSAR PROPINSI SULAWESI SELATAN

TUNGGAKAN PERMOHONAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH KEPADA PENERIMA IZIN LOKASI Dl KABUPATEN DONGGALA PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERUBAHAN HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK UNTUK RUMAH SEDERHANA DAN RUMAH SANGAT SEDERHANA DI KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA

PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBERIAN KREDIT PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSIJAMBI

TINGKAT KEBERHASILAN PELAKSANAAN PERUBAHAN HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK UNTUK RUMAH SANGAT SEDERHANA DAN RUMAH SEDERHANA DI KECAMATAN KARANG TENGAH KABUPATEN CIANJUR PROPINSIJAWA BARAT

PEMANFAATAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH SEBAGAI JAMINAN KREDIT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN PENGUSAHA INDUSTRI KECIL DI DESA CELUK KECAMATAN SUKAWATI KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI

Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap Hak Asasi Manusia