KORELASI PERALIHAN HAK ATAS TANAH DENGAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN Dl KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR PROVINSI BALI

KAJIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ATAS TANAH YANG TERKENA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR SELATAN DI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

STUDI KOMPARATIFMENGENAI PENINGKATAN PERALIHAN HAK DAN HARGA TANAH SEBELUM DAN SESUDAH PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR TIMUR DI KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR

TINJAUAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP TANAH BEKAS HAK ULAYAT KAUM Dl KECAMATAN LUBUK BEGALUNG KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PENGARUH LUAS PEMILIKAN TANAH PERTANIAN TERHADAP TINGKAT KELAYAKAN HIDUP PETANI DI KECAMATAN LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO PROVINSI GORONTALO

STUDI TENTANG PELAKSANAAN PENERBITAN SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS HAK PENGELOLAAN ATAS NAMA OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM

EKSISTENSI HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU WATE DI KECAMATAN NABIRE KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA

PENGARUH BIAYA TERHADAP PROSEDUR WAKTU PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK RUMAH SANGAT SEDERHANA DAN RUMAH SEDERHANA DI KECAMATAN CIBIRU KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

Problematika Hukum Terbitnya Sertipikat Ganda Hak Atas Tanah

Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Peradilan dan Akibat Hukum Terhadap Sertifikat dan Hak Atas Tanah

PONGGAWA DAN PATRONASE PERTAMBAKAN DI DELTA MAHAKAM : Teori Pembetukan Ekonomi Lokal

STUDI TENTANG PELEPASAN TANAH ULAYAT NAGARI DALAM PEMBERIAN HAK GUNA USAHA UNTUK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PENERAPAN AZAS CONTRADICTOIRE DELIMITATIE DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN KLATEN PROPINSI JAWA TENGAH

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERALIHAN HAK KARENA JUAL-BELI TANAH NON PERTANIAN DI KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL PROVINSI D.I.YOGYAKARTA

UPAYA PENINGKATANPENDAPATAN PESERTA PRONA SWADAYA MELALUI JAMINAN HAK ATAS TANAH PADA PROSES PENDAFTARAN TANAH BEKERJASAMA DENGAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH CABANG ENREKANG (STUDI KASUS DI KECAMATAN ENREKANG KABUPATEN ENREKANG PROVINSI SULAWESI SELATAN)

POLA PENYEBARAN PRODUKSI SERTD7IKAT HAK ATAS TANAH SEBELUM DAN SESUDAH PP No. 24 TAHUN 1997 DIKABUPATEN PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

STATUS PENGUASAAN HAK ATAS TANAH PASCA PERTIKAIAN ETNIK Dl KABUPATEN SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SEVKRONISASI PELAKSANAAN TUGAS PPAT DALAM MENUNJANG PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA LUBUK LINGGAU PROPINSISUMATERA SELATAN

JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PENGUASAAN TANAH BEKAS HAK ASING/BARAT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 207/PDT.G/2003/PN.MDO. (Studi Kasus di Kota Manado)

KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS I TANAH DALAM KASUS PERDATA NOMOR : 10/Pdt.G/1996/PN.PL.R DI KOTA PALANGKARAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH