Kedudukan Hukum: Surat Kuasa Membebankan hak Tanggungan (SKMHT) Atas Tanah yang belum terdaftar di Kabupaten Sleman

Peranan Pejabata Pembuat Akta Tanah Dalam Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli di Kab. SlemAN

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Proses Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama

Upaya Pencegahan Sengketa Antar Pihak Dalam Pelaksanaan Jual Hak Atas Tanah Di Kab. Sleman

Hak Cipta: Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan

Penyelesaian Konflik Penguasaan dan Pemilikan Tanah di Atas Tanah Hak Pengelolaan. (Studi di Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung)

PENGGUNAAN PETA DASAR PENDAFTARAN DALAM MEMETAKAN BIDANG-BIDANG TANAH BERSERTIPIKAT HAK MILIK Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI SELATAN

KUALITAS PELAYANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA DALAM PEMBUATAN AKTA PERALIHAN HAK ATAS TANAH Dl KABUPATEN JAYAWIJAYA

KESADARAN MASYARAKAT DALAM ADMINISTRASI PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI DI KECAMATAN PUNDONG KABUPATEN BANTUL

PELAKSANAAN PENEGASAN HAK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

STATUS HAK ATAS TANAH CIPTAAN PEMERINTAH SWAPRAJA KASUNANAN SURAKARTA (Studi Kasus di Kelurahan Baluwarti Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta)

KONTRIBUSI PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

PELAKSANAAN PENGAKUAN HAK Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON PROVINSI MALUKU

PERBANDINGAN UANG PEMASUKAN SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2002 UNTUK PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA Dl KOTA AMBON PROVINSI MALUKU

EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM RANGKA PERALIHAN HAK ATAS TANAH Dl KOTA AMBON PROVINSI MALUKU

Pelaksanaan Peralihan Hak Milik atas tanah karena jual beli dalam mewujutkan tertib administrasi pertanahan.

Tanggung jawab dan kedudukan hukum bagi pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terhadap surat kuasa pembebanan hak tanggungan (SKMHT)

Peran PPAT dalam penerapan sistem SELF ASSESSMENT pada pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangun (BPHTB) berkaitan dengan akta yang dibuatnya.

Akta Peralihan hak oleh PPAT terhadap tanah milik adat merupakan salah satu faktor pendorong percepatan pendaftaran tanah secara sporadik.

peralihan hak atas tanah waris adat dengan akta pembagian waris dan peralihan hak atas tanah yang berasal darinwaris adat dengan akta pembagian hak bersama (APHB).