TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PAKET DEREGULASI 23 OKTOBER 1993 DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LOMBOK BARAT.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA WARISAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN DOMISILI AHLI WARIS TERHADAP PENDAPATAN PERALIHAN HAK KARENA WARISAN DI KABUPATEN DATI II BANTUL.

PERANAN SURAT EDARAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.630-912 TAHUN 1994 DALAM PENDAFTARAN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI UPAYA MENUNJANG TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

STATUS DAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH PEKARANGAN DESA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA.

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT HUBUNGANNYA DENGAN PENDAFTARAN KONVERSI BEKAS HAK MILIK ADAT DI KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak

Prosedur Gugatan Perdata - Dilengkapi dengan Contoh-contoh Surat Kuasa, Surat Gugatan, Akta Perdamaian, Replik, serta Putusan Pengadilan

Memotret Dinamika Hukum di Indonesia - Meretas Asa Supremasi Hukum

Menggugat Keistimewaan Jogjakarta

PENGARUH PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH TERHADAP JUMLAH SERTIPIKAT YANG DIHIPOTIKKAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR.

PENGARUH HAK ATAS TANAH YANG DIBEBANI HIPOTIK/CREDIEVERBAND TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT DI KECAMATAN WATES KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO.

INTENSITAS PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH OBYEK LANDREFORM DAN BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DI DESA POJOK KECAMATAN NOGOSARI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOYOLALI.

PENSERTIPIKATAN HAK MILIK ATAS TANAH ADAT MELALUI KONVERSI DALAM MENUNJANG TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN.

PROSEDUR PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH DALAM UPAYA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTA ADMINISTRATIF PURWOKERTO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

PELAKSANAAN KONVERSI HAK MILIK ATAS TANAH ADAT DALAM UPAYA MENUNJANG TERTIB HUKUM PERTANAHAN DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BEKASI PROPINSI JAWA BARAT.

PENSERTIPIKATAN TANAH BEKAS HAK MILIK ADAT DALAM MEWUJUDKAN TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KECAMATAN ILIR TIMUR I KOTAMADYA DATI II PALEMBANG PROPINSI SUMATERA SELATAN

PERANAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP TERTIB PELAKSANAAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO.10 TAHUN 1961 DI WILAYAH KECAMATAN INDERALAYA KABUPATEN DATI II OGAN KOMERING ILIR.

Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah.: Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah.