Sikronisasi Kebijakan Pengenaan Pajak Tanah Dengan Kebijakan Pertanahan di Indonesia

Teori dan Praktek Keuangan Mikro di Indonesia

TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN BAGIAN PROYEK PENERTIBAN DAN PENINGKATAN PENGURUSAN HAK-HAK TANAH DI PROPINSI JAMBI DALAM MEWUJUDKAN TERTIB HUKUM ADMINISTRASI PERTANAHAN.

TINJAUAN HAK ATAS TANAH UNTUK PERWAKILAN ASING DI PROPINSI DKI JAKARTA.

TINJAUAN BATAS MINIMUM TANAH PERTANIAN DALAM KAITAN DENGAN PEMBERIAN IZIN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DI KAB. DATI GUNUNG KIDUL PROP. D.I.YOGYAKARTA.

PENGARUH PENDAPATAN MASYARAKAT TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH HAK MILIK SECARA MASSAL SWADAYA DI KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT TERHADAP PEMUTIHAN SERTIPIKAT DALAM RANGKA TERTIB HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH.

PERANAN PENDAFTARAN TANAH UNTUK MEMPERLANCAR PELAYANAN PEMASANGAN HAK TANGGUNGAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN.

SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH SEBAGAI JAMINAN HUTANG MELALUI HIPOTIK DAN CREDIETVERBAND DI KAB. DATI II KLATEN PROP. JATENG.

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL TERHADAP PERILAKU MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN HAK MILIK ATAS TANAH DI KECAMATAN DELANGGU KAB. DATI II KLATEN PROP. JATENG.

JUAL BELI TANAH HAK MILIK MENURUT PP 10/1961 DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTAMADYA AMBON.

PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN MASYARAKAT TERHADAP KEMAMPUAN PENSERTIPIKATAN HAK MILIK ATAS TANAH DI KECAMATAN NGAGLIK KAB. DATI II SLEMAN.

PENERAPAN SISTEM LOKET DALAM PELAYANAN GUNA MENUNJANG KELANCARAN PROSES PENGURUSAN HAK TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA PALEMBANG.

PENGARUH PEMBERIAN HAK GUNA USAHA KEPADA PT PERKEBUNAN MINANGA OGAN TERHADAP MASYARAKAT SEKITARNYA DI KECAMATAN PENINJAUAN KAB. DATI II OGAN KEMIRING ULU.

PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH KAITANNYA DENGAN TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KOTAMADYA MATARAM.

HUBUNGAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DENGAN PEMBERIAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KOTAMADYA BENGKULU.

PROYEK PENERTIBAN DAN PENINGKATAN PENGURUSAN HAK TANAH KAITANNYA DENGAN TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KAB. DATI II BANTUL PROP. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

PERANAN PENEGASAN KONVERSI BEKAS TANAH HAK ADAT DALAM RANGKA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DI KOTAMADYA MANADO.

PENGARUH PEMBANGUNAN FISIK TERHADAP PENSERTIPIKATAN HAK MILIK ATAS TANAH DI KOTAMADYA DATI II PALEMBANG PROP. SUMATERA SELATAN.

Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan pembebasan tanah di Indonesia