PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: hak
KATA KUNCI: hak
 | PROBLEMATIKA PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN DI KECAMATAN KEPULAUAN KARIMATA, PADA TAHUN 2017-2021 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - penguasaan tanah,kawasan hutan,Perpres Nomor 88 Tahun 2017,hutan lindung,satwa alam laut |
 | PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH HAK MILIK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP DIATAS HAK MILIK PENDAFTARAN TANAH SPORADIK DI DESA GAGASARI KECAMATAN GEBANG KABUPATEN CIREBON - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap,PTSL,Pendaftaran Tanah Sporadik,Tumpang Tindih Hak Mil |
 | PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN (PPΤΡΚΗ) UNTUK SUMBER TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA (TORA) DI KABUPATEN BANYUWANGI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - PPTPKH,reforma agraria,Kabupaten Banyuwangi |
 | PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI JALUR MEDIASI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sengketa Pertanahan,Mediasi,Litigasi,dan Non,Litigasi |
 | ANALISIS PELAKSANAAN PENERTIBAN TANAH TERINDIKASI TELANTAR (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - penertiban tanah telantar,peraturan pemerintah,pemegang hak |
 | DAMPAK PENGADAAN TANAH BENDUNGAN WAY SEKAMPUNG TERHADAP KONDISI LINGKUNGAN FISIK, SOSIAL, DAN EKΟΝΟΜΙ (Studi Pada Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pengadaan tanah,Perubahan,Dampak |
 | DAMPAK PENETAPAN DESA WISATA TERHADAP PERUBAHAN KOMPONEN FISIK DAN NON FISIK DI DESA GENILANGIT, KECAMATAN PONCOL, KABUPATEN MAGETAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Desa wisata,Dampak Perubahan,Komponen Fisik dan Non Fisik |
 | DAMPAK PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA MELALUI USAHA PENGOLAHAN GULA AREN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT (Studi di Desa Pusuk Lestari, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Reforma Agraria,Penataan Akses,Peningkatan Pendapatan |
 | PENGGUNAAN MEDIASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKΕΤΑ TUMPANG TINDIH (OVERLAPPING) HAK ATAS TANAH DI KELURAHAN GUNUNG ANYAR TAMBAK, KECAMATAN GUNUNG ANYAR, KOTA SURABAYA, PROVINSI JAWA TIMUR (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Mediasi,Sertipikat Ganda,Hak Milik,Kantor Pertanahan |
 | PENGADAAN TANAH ISTIMEWA (Pengganti Tanah Desa yang Terdampak Pengadaan Tanah Bandara Yogyakarta International Airport) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah desa,Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Desa |
 | PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PENGADAAN TANAH DI DESA TIRON DALAM PEMBANGUNAN JALAN TOL KEDIRI-TULUNGAGUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Jalan Tol Kediri,Tulungagung,Pengadaan Tanah,Tahapan Pelaksanaan,Problematika dan Solusi |
| PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PENGADAAN TANAH DI DESA TIRON DALAM PEMBANGUNAN JALAN TOL KEDIRI-TULUNGAGUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Jalan Tol Kediri,Tulungagung,Pengadaan Tanah,Tahapan Pelaksanaan,Problematika dan Solusi |
 | ANALISIS HUKUM POTENSI IMPLEMENTASI ASAS PEMISAHAN HORIZONTAL DALAM PENANGANAN PERKARA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Perkara,Asas Pemisahan Horizontal,Hukum |
 | EVALUASI SISA LUAS HASIL PEMISAHAN BIDANG TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sertipikat,Kantor Pertanahan,Pemisahan Bidang Tanah,Beda Luas |
 | MEKANISME, PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PELAKSAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR PADA TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN SORONG (Studi di Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pengadaan Tanah,Tanah Ulayat,Problematika,solusi |
 | PROBLEMATIKA PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN PADA PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO - YOGYAKARTA TERHADAP TANAH BEKAS ONDERNEMING GROUND DI DESA KATEGUHAN KECAMATAN SAWIT KABUPATEN BOYOLALI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - ganti rugi,status hak,tanah negara,onderneming ground |
 | STRATEGI DAN PROGRES PEMULIHAN DATA PERTANAHAN PASCA BENCANA KEBAKARAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - PTSL |
 | EVALUASI ATAS INVENTARISASI DAN PENERTIBAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN (HGB) YANG TERINDIKASI TELANTAR DI SURABAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Evaluasi,Tanah,Terindikasi Telantar |
 | IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN DI KECAMATAN PATIMUAN KABUPATEN CILACAP - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - PPTPKH,Konflik tenurial hutan,Perhutanan sosial |
 | PENATAUSAHAAN TANAH TERINDIKASI TELANTAR MENJADI TANAH NEGARA BEKAS TANAH TELANTAR SEBAGAI TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (Studi Kasus PT. Citrawahana Rimba Kencana Di Provinsi Banten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Telantar,Hak Guna Usaha,Pemegang Hak |
