Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 6 tentang Upaya Hukum

Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 5 tentang Putusan Pengadilan

Bhumi Jurnal Agraria dan Pertanahan Volume 2 No. 1 Mei 2016: Penataan hubungan hukum dalam penguasaan dan pemilikan serta penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria; Politik hukum pengelolaan perkebunan berbasis prinsip-prinsip hak asasi manusia; Integrasi penataan pertanahan dalam kerangka penataan wilayah pesisir dan lahan atas terpadu; Bertani diantara himpitan tambang; Integrasi sistem informasi pertanahan dan infrastruktur data spasial dalam rangka perwujudan one map policy; Computer assisted mapping potensi lahan pertanian pangan berkelanjutan guna mendukung perlindungannya; Kajian upaya pengendalian penggunaan tanah di kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah; Assessment sales ratio, suatu alat pengukur kinerja penetapan NJOP.

Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 7 tentang Penyitaan, Eksekusi, dan Lain-lain

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 JABATAN NOTARIS - Dilengkapi dengan: Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM R.I Tahun 2003 Tentang Kenotarisan

Himpunan Undang-Undang nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Dan Peraturan Pelaksanaannya

Himpunana Peraturan Kepegawaian Tentang Gaji Baru PNS,Hakim,TNI/Polri Tahun 2009-2010

Hukum Acara Perdata Tentang Ketidakhadiran Para Pihak Dalam Proses Berperkara (Gugur dan Verstek)

Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan - Suatu Pendekatan Teroris

DINAMIKA HUKUM PEMBUKTIAN DALAM CAPAIAN KEADILAN

Metodologi dan Pendekatan Pembelajaran

Arah Baru Pendidikan Tinggi Agraria: Ruang Belajar STPN Menapaki Pengembangan Kader Birokrasi Pertanahan yang Memihak

ADMINISTRASI PUBLIK TELAAH TEORITIS DAN EMPIRIS

Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase)

PESISIR GUNUNGKIDUL

Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia - Irawan Soerodjo

SOLUSI PENGELOLAAN SAMPAH KOTA

HUMA MAYA

KANDUNGAN MAKANAN KHAS YOGYAKARTA

PERANCANGAN AKSESIBILITAS UNTUK FASILITAS PUBLIK