PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: hak
KATA KUNCI: hak
 | ANALISIS PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN PTUN NO. 53/G/2020/PTUN.SBY) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - pembatalan hak atas tanah,putusan pengadilan,penanganan kasus |
 | PROBLEMATIKA PERAN PEJABAT PEMBUAT AΚΤΑ TANAH DALAM PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK MELALUI JUAL BELI DI KABUPATEN PURBALINGGA (Studi di Kantor Notaris Selaku PPAT Charenina Dewirani, S.H,. M.Kn.) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Problematika,PPAT,peralihan hak milik,akta jual |
 | PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAYONG UTARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,PTSL,Progres dan Problematika |
 | PROBLEMATIKA PENSERTIPIKATAN HAK ATAS TANAH ASET UNTUK JALAN DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - aset tanah,jalan,pendaftaran tanah |
 | KONTRIBUSI PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA PADA PENYELESAIAN PROBLEM GERONTOKRASI PERTANIAN DI KALURAHAN HARGOREJO KAPANEWON ΚΟΚΑΡ KABUPATEN KULONPROGO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - masalah gerontokrasi pertanian,PARA,generasi tua,generasi muda |
 | PENGGANTIAN TANAH KAS DESA YANG TERKENA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL KEDIRI-TULUNGAGUNG (Studi di Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Kas Desa,Proyek Pembangunan Jalan Tol Kediri,Tulungagung |
 | PENGAMANAN ASET TANAH BELUM BERSERTIPIKAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Aset Tanah,Pengamanan,Pemerintah Daerah |
 | DAMPAK KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI (LSD) DENGAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) DI KAWASAN SLEMAN TIMUR TERHADAP PERIZINAN PEMBANGUNAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Lahan Sawah Dilindungi,LSD,Rencana Detail Tata Ruang,RDTRKetidaksesuaian |
 | PROBLEMATIKA STRATEGI DAN SOLUSI OPTIMALISASI PELAYANAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 |
 | SISTEM PENGELOLAAN TANAH KAS DESA DI KALURAHAN SUMBERARUM, KAPANEWON MOYUDAN, KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Kas Desa; Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah,Regulasi; Pemangku Kepentingan |
 | DAMPAK PEMANFAATAN UANG GANTI KERUGI PENGADAAN ANTANAH JALAN LINGKAR SELATAN TERHADAP KESEJAHTERAAN PIHAK YANG BERHAK DI KOTA SALATIGA (Studi di Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Uang Ganti Rugi,Pemanfaatan,Kesejahteraan |
 | PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK KEPUH DI KELURAHAN KLITREN KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Peralihan Hak Atas Tanah,Pembangunan,Dampak |
 | PENGUASAAN PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI KAWASAN KONSERVASI PANTAI TIMUR SURABAYA (Studi di Kecamatan Rungkut dan Gunung Anyar Kota Surabaya) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Konflik Tanah,Penguasaan Tanah,Kawasan Konservasi Pamurbaya |
 | PENATAUSAHAAN TANAH SULTAN GROUND DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO 33 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN TANAH KASULTANAN DAN KADIPATEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penatausahaan,Tanah Sultan Ground,Problematika dan Solusi |
 | DAMPAK PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KERETA API TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI DI DESA MARUMPA KECAMATAN MARUSU KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Dampak Pengadaan Tanah,Perubahan Sosial Ekonomi,Sarana Kereta Api |
 | PELAKSANAAN PENATAAN AKSES BERBASIS KEMITRAAN PADA LOKASI PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT PASCA REDISTRIBUSI TANAH (STUDI DI DESA MEREJEMEG, KECAMATAN MASNI, KABUPATEN MANOKWARI, PROVINSI PAPUA BARAT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penataan Akses,Kemitraan,Peremajaan Sawit Rakyat |
 | PELAKSANAAN PENERTIBAN TANAH TERINDIKASI TELANTAR (STUDI TANAH HGB PT. DELI SUPER) DI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah terindikasi terlantar,penertiban,HGB |
 | EVALUASI PELAKSANAAN LAYANAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Hak Tanggungan Elektronik,Mekanisme,Evaluasi |
 | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENETAPAN BATAS MAKSIMUM PENGUASAAN PULAU OLEH PIHAK ASING DI PULAU-PULAU KECIL.
(STUDI DI PULAU GILI NANGGU, KABUPATEN LOMBOK BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penguasaan Pulau,Batas Maksimum,Pulau,Pulau Kecil,Pihak Asing,Hak Guna Bangunan |
 | EVALUASI PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DENGAN MASYARAKAT ATAS TANAH EKS HGU PTPN VIII DI KECAMATAN TAMANSARI KABUPATEN BOGOR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penguasaan Tanah,Konflik Pertanahan,Kepemilikan Tanah |
