
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | SINKRONISASI HUKUM TANAH NASIONAL DENGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TERKAIT LEGALISASI TANAH DESA DI KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Legalisasi,Tanah Desa,UUPA,UUK DIY |
![]() | KOLABORASI LINTAS SEKTOR PADA KEGIATAN PENATAAN AKSES UNTUK BUDIDAYA PERIKANAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Reforma Agraria,Penataan Akses,Kolaborasi Lintas Sektor |
![]() | POTENSI PEMANFAATAN PETA BIDANG TANAH PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) KALURAHAN LENGKAP SEBAGAI PENDUKUNG DALAM PENETAPAN BATAS WILAYAH KALURAHAN (Studi di Kalurahan Sendangarum dan Sendangrejo Kapanewon Minggir Kabupaten Sleman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Batas Administrasi,PBT,PTSL |
![]() | STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MESES DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN NASRAK (STUDI DI DESA COT DARAT, KECAMATAN SAMAJAGA KNBUPATEN ACER BARATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Reforma Agraria,Pemberdayaan Masyarakat Pesisir,Kesejahteraan Masyarakat,Desa Cot Darat,Kecamata |
![]() | PROSES KONSOLIDASI TANAH HAK MILIK KASULTANAN DALAM PROGRAM PEREMAJAAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Kasultanan,Kondisi Tanah,Peremajaan Pemukiman Kumuh |
![]() | STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS DATA BIDANG TANAH K4 UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA KOTA LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Trategi,Peningkatan Kualitas Data,Bidang Tanah K4,Terwujudnya Kota Lengkap |
![]() | PEMANFAATAN UANG GANTI RUGI PENGADAAN TANAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN PIHAK YANG BERHAK
(Studi di Bendungan Danu Kerthi Desa Sawan dan Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kesejahteraan,Pengadaan Tanah,Uang Ganti Rugi |
![]() | PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI KAWASAN HUTAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kawasan Hutan,Permasalahan Hukum,APIP |
![]() | DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN TERHADAP SISTEM TENURIAL TRADISIONAL MASYARAKAT ADAT CIPTAGELAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Alih fungsi lahan,deagrarianisasi,sistem tenurial tradisional,Masyarakat Adat Cipta |
![]() | RANCANG DESAIN REFORMA AGRARIA PERKOTAAN (STUDI TANAH TELANTAR DI KOTA SURABAYA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Telantar,Reforma Agraria,Kesejahteraan |
![]() | MEKANISME, PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PERPANJANGAN LANDASAN PACU (RUNWAY) BANDARA RENDANI MANOKWARI DI KABUPATEN MANOKWARI, PROVINSI PAPUA BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pelaksanaan Pengadaan Tanah,Penyelesaian Sengketa,Tanah Ulayat |
![]() | KONFLIK PERTANAHAN ANTARA PABRIK GULA REJO AGUNG BARI DENGAN MASYARAKAT KELURAHAN NGLAMES, KECAMATAN MADIUN, KABUPATEN MADIUN,
PROVINSI JAWA TIMUR. - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kronologi Konflik,Faktor Penyebab,Upaya Penyelesaian Konflik |
![]() | KOMPARASI PENGGUNAAN TANAH ANTARA HASIL ANALISIS HIGHEST AND BEST USE (HBU) DENGAN PENGGUNAAN TANAH SAAT PEMBERIAN HAK PADA OBJEK BIDANG TANAH DALAM TAHAP MONITORING TANAH TERINDIKASI TELANTAR PT. BUMI SERPONG DAMAI DI KELURAHAN LAKARSANTRI KECAMATAN LAKARSANTRI KOTA SURABAYA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 |
![]() | KOMPARASI PENGGUNAAN TANAH ANTARA HASIL ANALISIS HIGHEST AND BEST USE (HBU) DENGAN PENGGUNAAN TANAH SAAT PEMBERIAN HAK PADA OBJEK BIDANG TANAH DALAM TAHAP MONITORING TANAH TERINDIKASI TELANTAR PT. BUMI SERPONG DAMAI DI KELURAHAN LAKARSANTRI KECAMATAN LAKARSANTRI KOTA SURABAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Highest and Best Use,Penggunaan Tanah,Tanah Terindikasi Telantar |
![]() | TUMPANG TINDIH PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pembatalan Sertipikat,Sengketa Tanah,Tumpang Tindih Sertipikat |
![]() | DAMPAK KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH PADA KAWASAN TANA ADAT STUDI DI DESA INODUAS KECAMATAN MANOKWARI UTARA KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pelaksanaan,Redistribusi Tanah dan Tanah Ulayat |
![]() | PEMANFAATAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH PASCA LEGALISASI ASET PADA MASYARAKAT TRANSMIGRAN UNTUK PENGEMBANGAN USAHA DI DESA SRIDADI, KECAMATAN BUAY MADANG, KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Legaliasai Aset,Literasi Finansial,Masyarakat Transmigran,Sertipikat Hak Atas Tanah |
![]() | PEMANFAATAN UANG GANTI RUGI PENGADAAN TANAH JALAN TOL JOGJA-BAWEN I DAN DAMPAK POLA PENGHIDUPAN PIHAK YANG BERHAK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI (Studi Kasus: Desa Bligo, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - pemanfaatan,pengadaan tanah,pola penghidupan,uang ganti kerugian |
![]() | ANALISIS PENENTUAN NIALI PASAR, NILAI LIKUIDASI DAN NILAI LIMIT YANG BERKEADILAN DALAM LELANG PADA OBJEK PENILAIAN RUMAH TINGGAL ( STUDI,KASUS SEBUAH RUMAH TINGGAL DI KABUPATEN PURBALINGGA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Nilai Pasar,Nilai Likuidasi,Nilai Limit,Keadila |
![]() | Hukum Pengadaan Tanah Transmigrasi Kebijakan Pengadaan dan Sertipikat Hak Atas Tanah Untuk Transmigrasi - Setara Press - 2006 - Pengadaan Tanah,Tanah Transmigrasi |