Status Hak Atas Tanah Pasca Konflik Etnis (Studi Tentang Kewenangan Pemerintah Kab.Sambas Dalam Menjaga Status Hak Atas Tanah yang di tinggalkan oleh pemiliknya sebagai akibat konflik etnis di kabupaten sambas,Propinsi Kalimanta Barat)

Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Permohonan Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu

Peningkatan penyelesaian Sertifikat Pengakuan Hak Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar

Jaminan Kepastian Hukum Hak-hak Atas Tanah Yang telah Mempunyai Tanda Bukti Hak

Penjualan Lelang Dalam Menjamin Hak-hak Kreditur Memeganh Hak Tanggungan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Purwokerto di Kantor Pelayanan Piutang dan lelang Negaga (KP2L) Purwokerto

Implementasi Hak Menguasai Atas Tanah oleh Negara Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sesuai Dengan Prinsip Kepentingan Umum

Struktur Pola Penguasaan Pemilikan Tanah Pertanian (Studi Tentang Frahmentasi Hak Atas Tanah Pertanian di Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen)

Status Hukum Tanah Hak Pengelolaan Akibat Perpanjangan Hak Guna Bangunan yang terbit Lebih Dahulu Sebelum Lahirnya Hak Pengelolaan Analisis Terhadap Perpanjangan Hak Guna Bangunan PT.Indobui Ldco

Implentasi Pelaksanaan Fungsi Panitia Pemeriksaan Tanah A Dalam Pendaftaran Tanah Pertama Kali Untuk Menjamin Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Kota Semarang

Upaya Meningkatkan Hasil Pesertipikatan Hak Atas Tanah Melalui Swadaya Masyarakar Secara Kolektif di Kantor Kabupaten Karanganyar

Kajian Pendaftaran Hak Guna Ruang Bawah Tanah Melalui Pendekatan Konsep Kadaster Tiga Demensi (Studi Kasus Lokasi Terminal Blok M)

Analisis Terhadap Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah di Kabupaten Kudus

Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Mengadili Sengketa atas Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Pembatalan Sertifikat/Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah

Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian di Atas Hak Pakai Oleh Orang Asing Ditinjau dari sudut undang - undang Pokok Agraria

Pembuatan Peta Pendaftaran Untuk Memeberikan Jaminan Kepastian Letak Obyek Haka Atas Tanah di Kabupaten Sleman

Eksestensi Akta Jual Beli Tanah yang belum terdaftar sebagai salah satu persyaratan permohonan pengakuan hak setelah berlaukunya peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997

Perlidungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah ( Studi Kasus Terhadap Hak Atas Tanah Terdaftar yang Berpotensi Hapus di Kota Medan

Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah di Kota Semarang (Studi Kasus Perkara Nomor 233/Pdt/G/1984/PN.Smg)

Pembaharuan Sistem Pendaftaran Hak Atas Tanah Pada Kantor Pertanahan Dalam Mewujutkan Pemeritahan yang Baik

Pengaruh Peraturan Pemerintah no. 24 tahun 1997 Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Yasan