Pengaruh Perubahan Pengguna Tanah dan Kepadatan Penduduk Terhadap Produk Sertipikat Hak Atas Tanah di Kab.Semarang Prop.Jawa Tengah.

Pelaksanaan Pencatatan Pembatasan Pemindahan Hak dan Pembatasan Penggunan Tanaha Hak Milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah.

Evaluasi Pelaksanaan Penertiban Tanah-tanah Hak Gogolan di Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur.

Kajian Pengenaan BPHTB Terhadap Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah serta Implikasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Pro.Jawa Tengah.

Penataan Hak Atas Tanah Adat di Propinsi Bali.

Kajian Hukum Pemberian Hak Atas Tanah di Areal Pertambangan Melalui Pendekatan Kasus Tambang Kapur di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Jember.

Hak Kepemilikan dan Penguasaan Atas Tanah Pulau-pulau Kecil di Prop.Sulawesi Selatan.

Tinjauan Normatif dan Dampak Sosial Ekonomi Pemberian Hak Atas Tanah di Kawasan Perairan Pantai Pulau Bintan-Kepulauan Riau.

Evaluasi Atas Pemberian Hak Guna Usaha : Analisa Politik-Ekonomi Ruang dan Ekspansi Kapitalisme Perkebunan untuk Perkebunan Sawit di Propinsi Riau.

Hukum dan Moralitas : Tinjauan Filsafat Hukum

Hukum Jaminan Hutang

Potensi dan Kendala Penertiban Tanah Terlantar untuk Kesejahteraan Rakyat di Atas Tanah Hak Guna Usaha di Kabupaten Blitar.

Hukum Adat Indonesia

Himpunan Peraturan Tentang Pedoman Pe

Hak kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer

Hak-Hak Konsumen

Makna Pembatasan Pengguna Tanah Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah di Propinsi Bali.

Penggunaan Hak-hak Atas Tanah Dalam Rangka Mengatasi Konflik Ekonomi.

Iventerarisasi alas hak atas tanah sebagai instrumen penangkal konflik pertanahan (studi di kota semarang Prop.Jawa Tengah.)

Pengaturan Hak Ulayat di Kabupaten Kampar Prop.Riau (Suatu Tinjauan Terhadap Eksisitensi Peraturan Daerah Kampar Nomer 19 tahun 1999 Tentang Hak Ulayat.