Profil dan Pemetaan Daya Saing Ekonomi Daerah Kabupaten Atau Kota di Indonesia

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia : Isu-Isu Penting

KESADARAN HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF TERHADAP PENDAFTARAN PERWAKAFAN TANAH DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DI KAB. DATI II SLEMAN

PENGARUH PERSEPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SERTIPIKAT HAK MILIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SURAKARTA

DAMPAK PEMBANGUNAN WILAYAH INDUSTRI TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT TANI DI KEC.BEJI KAB. PASURUAN PROP. JAWA TIMUR

Warta edisi 130, 26 agustus- 01 september 2014: RAPBN Untuk Pemerintah Baru.

TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK ADAT DI KAB. DATI II PADANG PARIAMAN

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF YANG DIKUASAI BADAN KESEJAHTERAAN MASJID (BKM) DI KAB.DATI II DEMAK

FAKOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN RENDAHNYA MINAT PENGUSAHA DALAM MENGURUS IJIN GALIAN GOLONGAN C DAN PENDAYAGUNAAN TANAH UNTUK INDUSTRI BATA MERAH TERHADAP KELESTARIAN LAHAN DI KEC.CEPIRING KAB.DATI II KENDAL PROP. JAWA TENGAH

Warta Perundang-undangan, edisi 128, 12 agustus- 18 agustus 2014: Selamat Datang Presiden dan Wakil Presiden Terpilih.

Alfred Russel Wallace - Kiprah dan Karyanya sebagai Ilmuwan Sosial

PENGARUH PERKEMBANGAN INDUSTRI TERHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DI KEC. CIURANG KAB. DATI II SUKABUMI

PENGARUH REDISTRIBUSI TANAH TERHADAP PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA BEKAS PEMILIK TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN ABSENTEE DALAM RANGKA PELAKSANAAN LANDREFORM DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGERANG.

HUBUNGAN NILAI LOKASI TERHADAP ALIH FUNGSI TANAH DI KOTA BATANG PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM HUBUNGANNYA DENGAN TARAF HIDUP PETANI PENGGARAPNYA DI DATI II BLITAR PROPINSI JAWA TIMUR.

Pokok-Pokok Masalah Pengusahaan Pariwisata Alam Di Kawasan Pelestarian Alam

Warta Perundang-undangan edisi 129, 19 agustus- 25 agustus 2014: Menanti Happy Ending" Kasus Marshanda.

STATUS DAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH PEKARANGAN DESA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA.

Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 dari masa ke masa

PENGARUH PENDIDIKAN, PENYULUHAN DAN JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA TERHADAP KESADARAN PETANI DALAM PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH DI DESA TROKETON KECAMATAN PEDAN KABUPATEN KLATEN.