PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA DESA TERHADAP JUMLAH PENERBITAN SERTIPIKAT DIKABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI

PEMECAHAN TANAH PERTANIAN DALAM KAITANNYA DENGAN TINGKAT PRODUKSI PERTANIAN DI DESA WALITELON KECAMATAN TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG PROPINSI JAWA TENGAH

PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBERIAN KREDIT PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSIJAMBI

PEMANFAATAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH SEBAGAI JAMINAN KREDIT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN PENGUSAHA INDUSTRI KECIL DI DESA CELUK KECAMATAN SUKAWATI KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI

Pengantar Ilmu Hukum

Reliabilitas dan Validitas

KORELASI PERALIHAN HAK ATAS TANAH DENGAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN Dl DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

PENGARUH HAK TANGGUNGAN TERHADAP PERMOHONAN ERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO PROPINSI JAWA TENGAH

PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA Dl KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH

PELAKSANAAN PENEGASAN KONVERSI BEKAS HAK MILIK ADAT PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEMANGGUNG PROPINSI JAWA TENGAH

STUDI MENGENAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH DI KABUPATEN BANYUWANGI PROYTNSI JAWA TIMUR

PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN DALAM KAITANNYA DENGAN BISNIS PROPERTI DI KABUPATEN SLEMAN

ASPEK HUKUM PENGALIHAN TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH MENJADI PIUTANG NEGARA(Studi Kasus PT. Nelayan Bhakti dengan Pemerintah Kota Ternate)

EVALUASI KESESUAIAN PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 DI KABUPATEN PANGKEP PROVINSI SULAWESI SELATAN

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH DIKANTOR PERTANAHAN KOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH

IMPLIKASI PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1005 K/Pdt/2006)

PENGARUH FLUKTUASI SUKU BUNGA KREDIT BANK, NILAI TUKAR RUPIAH DAN LAJU INFLASI TERHADAP JUMLAH PENERBITAN SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

PENGARUH HAK TANGGUNGAN TERHADAP PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN TUBAN KABUPATEN TUBAN PROPINSI JAWA TIMUR

BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI