Etika Akademis

Panduan Aplikasi dan Solusi - Desain Interior Perkantoran dengan 3ds Max 2011 dan Photoshop CS5

Seri Belajar Kilat Coreldraw X5

Mengolah Data Statistik Dengan SPSS/PC+

Laporan Penyelenggaraan Diskusi Nasional VII Penggunaan Tanah Berencana dan Pembangunan - Tanggal 24 s/d 26 Nopember 1982

Peraturan Pemerintah Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah 1996 - (Tindak Lanjut Dari Peraturan Pertanahan dan Perumahan

Laporan Penyelenggaraan Diskusi Nasional IX Penggunaan Tanah Berencana dan Pembangunan - Tanggal 6 s/d 8 Desember 1984 di Jakarta

Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja dan Kamtibnas - Dilengkapi : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua 1974/75-1978/79 IV

Pemintakatan Lahan Irigasi untuk menekan konversi penggunaan lahan di daerah irigasi bendung colo Kabupaten Sukoharjo.

Pengaruh Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Pola Pemanfaatan Air Irigas Selokan Mataram di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

Jenis, Penyetoran dan Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak - Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pengurusan Piutang Negara, Petunjuk Pelaksanaan Lelang)

Penggunaan Tanah dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya di Daerah Pedesaan Propinsi Sumatera Utara - Publikasi 215

Wacana: Krisis Bencana Pembangunan Kritik dan Alternatif Pembanguan: Pelajaran Apa yang Kita Dapat ? - Sistem Dalam Kritis - Dari Kekuasaan Negara ke Kekuasaan Pasar Global - Perjalanan Kesepakatan Perdagangan Dunia - Reorientasi Teori Pembangunan - Kemerdekaan: Tujuan Dan Cara Pembangunan - Menuju Penguatan Hak-hak Petani - Gerakan Perlawanan Rakyat terhadap Dominasi Kekuasaan - Jalan Ketiga.

WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Persiapan Menuju Administrasi Pertanahan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Tinjauan Sekilas Tentang UUPA, Pelaksanaan dan Masalahnya, Pembangunan dan Konflik Pertanahan (Sebuah Surbonasi Masyarakat Lokal dan Petani), Membangun Sistem Informasi Petanahan Untuk Kantor Pertanahan, Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dalam Hukun Tanah Nasional, Land Registration in Developing Countries: Advantages And Disadvantages

Sistem Pertanian Berkelanjutan

Kabupaten Sleman Dalam Angka - Sleman Regency In Figure 2010

Ilmu Ukur Tanah : Metode dan Aplikasi

Wewenang Direktorat Nasional Pendaftaran Tanah dan Bangunan di Timor-Leste (Direccao Nacional de Terras,Propriedade E Servicos Cadastrais) Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Untuk mewujudkan Kepastian Hukum.

Kajian Lembaga Hukum Konsinyasi Ganti Rugi dan asas kesepakatan dalam peraturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam mewujudkan keadilan bagi pemegang hak atas tanah.