PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: gula
KATA KUNCI: gula
 | PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP JASA PERANTARA KANTOR PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)/NOTARIS DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH DI KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kualitas Pelayanan,Pendaftaran Tanah,Jasa Perantara,PPAT Persepsi Masyarakat |
| PROBLEMATIKA PENYIAPAN SERTIFIKASI HAKIM PERTANAHAN DAN TATA RUANG DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENANGANAN PERKARA PERTANAHAN DI INDONESIA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang,Kompetensi Hakim,Pemberdayaan Hakim |
| PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PROSES RELOKASI PERMUKIMAN WARGA PASCA BENCANA BANJIR DI KELURAHAN RUA, KOTA TERNATE - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Relokasi permukiman,bencana hanjir,penyediaan tanah,partisipas masyarakat |
| AKURASI HASIL PENINGKATAN KUALITAS BIDANG TANAH DENGAN METODE BLOCK ADJUSTMENT MENGGUNAKAN TITIK KONTROL DARI PETA FOTO (STUDI KASUS PETA FOTO KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Block Adjustment Peta foto,Akurasi |
| KAJIAN PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI TANAH SISA LUASAN LEBIH DARI 100 M DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL BATANG-SEMARANG SEKSI V TAHUN 2015 (STUDI KASUS KELURAHAN KEMBANGARUM, KECAMATAN SEMARANG BARAT, KOTA SEMARANG) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Ganti Kerugian,Pengadaan Tanah,Tanah Sisa |
| IMPLEMENTASI PELAKSANAAN GANTI RUGI TERHADAP TANAH KALURAHAN PADA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Studi Kanes Segmen 3 Kaherahan Perwumorteni, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sieman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pengadaan tanah,Tanah kalurahan,Ganti rugi,Jalan tol,Keistimewaan Yogyakarta |
| PENGARUH LUAS LAHAN TERHADAP KONDISI EKONOMI MASYARAKAT DESA NGLINGGIS KECAMATAN TUGU KABUPATEN TRENGGALEK AKIBAT PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Perubahan penggunaan lahan,Pembangunan infrastruk,Mata pencaharian,Tingkat pendapatan,Kesempatan k |
| PENYELESAIAN BIDANG TANAH KLUSTER 4 UNTUK PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA SUKARAJA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,PTSL,Pemetaan Badang Tanah Kluster 4,Penyimpangan Regulasi |
| KENDALA DIGITALISASI SERTIΡΙΚΑΤ ΤΑΝΑΗ DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR JAWA BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Digitalisasi,Sertipikat Tanah,Kendala,Strategi,Kantor Pertanahan Cianjur |
| ANALISIS BINGKAI MEDIA MASSA DALAM PEMBERIAN HOU, HGB, DAN HAK PAKAI DALAM DUA SIKLUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA (IKN) DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - framing media,kebijakan hak atas tanah,IKN,agenda setting,ekonomi politik media,respon |
| STRATEGI AKSELERASI KEGIATAN ALII MEDIA SURAT UKUR BALAM RANGKA PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DEKANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Alih Media,Surat Ukur,Kendala,Strategi |
| IMPLEMENTASI PELAYANAN PERALIRAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK II KANTOR PERTANAHAN KOTA CILEGON - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Peralihan Hak,Jual Beli Elektronik,Pelayanan Pertanahan |
| PROBLEMATIKA PELAKSANAAN ALIH MEDIA DI KANTOR PERTANAHΑΝ ΚΑΒUPATEN BANYUMAS - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Alih Media,Digitalisasi Pertanahan,Surat Ukur El,Buku Tanah Elektronik,Transformasi Digital,Administrasi Pertanahan,Kabupaten Banyumas |
| ANALISIS PENYALAHGUNAAN IZIN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA (STUDI KASUS DI KALURAHAN CONDONGCATUR KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tanah Kas Desa,Penyalahgunaan Izin,Condongcatur,Dampak Sosial,Ekonomi,Regulasi Pertanahan,Pergu |
| IMPLEMENTASI LAYANAN MEKEPUNG KEBO (MELAYANI KE DESA HAGL PEMOHON LANGSUNG KHUSUS HARI RABO) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBRANA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Mekepung Kebo,layanan pertanahan,inovasi pelayanan publik,kualitas layanan,Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana |
| DAMPAK PLTU CIREBONB DAN STRATEGI PENGELOLAAN LAHAN UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KECAMATAN ASTANAJAPURA DAN KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - PLTU Cirebon,Perubahan Penggunaan Lahan,Pengelolaan Lahan,Pembangunan Berkelanjutan,Dampak Lingkungan,Dampak Sosial Ekonomi,Analisis |
| EVALUASI PROSES PENETAPAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR ITAHUN 2974 DÂN MUATAN POLA RUANG RENCANA LATA RUANG WHAYAH KOTA PEMATANGSIANTAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Rencana Tata Ruang Wilayah,Penggunaan Lahan Eksisting,Kesesuaian Pola Ruang |
| ANALISIS DAMPAK EFEKTIVITAS SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Efektivitas,Digitalisasi,Pendaftaran Tanah,Sertipikat Elektronik,Pelayanan Pertanahan |
| PROBLEMATIKA DAN ALTERNATIF SOLUSI PELAYANAN PERIZINAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) BERUSAHA MELALUI APLIKASI ONLINE SINGLE SURMISSION (OSS) DI KOTA SURABAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang,KKPR,Perizinan BerusahaOnline Single Submission,OSS |
| PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NO. 29/6/2017/PTUN-PTK (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBURAYA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pencabutan Sertipikat Hak Atas Tanah,Putusan Peng,Penyelesaian Perkara,Sengketa Tanah Indonesia |
