Petskaha Vai: Konflik Tanah Pada Orang Walsa Papua

Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif Negara Kesatuan Hukum Tanah : Antara Teori dan Kenyataan Berkaitan dengan Kesejahteraan dan Persatuan Bangsa.

Ensiklopedia Tematis Eyewitness: Tubuh Manusia

Registrasi Tanah Desa /Kelurahan di Propinsi Sulawesi Utara: Usulan ini disampaikan kepada bapak Gubernur KDH Tingkat I Sulawesi Utara melalui Rakorbang Tingkat I Sulawesi Utara Tanggal 20 Oktober 1995, di Manado

STUDI TENTANG PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH BEKAS HAK PORTUGIS YANG DITUNDA KONVERSINYA DENGAN PP 34/92 DI KAB.DILI PROV. TIMOR-TIMUR

Prosiding: Sumatera, Lingkungan dan Pembangunan: Yang Lalu, Sekarang dan Yang Akan Datang, Bogor 16-18 September 1992) - Yves laumonier

Kedudukan Suami dan Istri sebagai Para Pihak dalam Rumusan Komparisi Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada Pengalihan dan pembebanan Harta Bersama

PELAKSANAAN INVENTARISASI DAN REGISTRASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH Dl DESA SIRAMAN KECAMATAN WONOSARI DAN DESA MULUSAN KECAMATAN PALIYAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kebijakan Pemberian HGU & Pengendalianya Untuk Menjamin Kesejahteraan Masyarakat & Keberlanjutan Ekologis.

Tragedi Politik Hukum HAM

Penegakan Hukum Lingkungan

Reliabilitas dan Validitas

TUKAR MENUKAR (RUILSLAG) TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus PT Sawit Arum Madani dan PT Bina Peri Permai Makmur Dengan Pemerintah Kabupaten Blitar)

KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH ASSET PEMERINTAH KOTA KEDIRI PROPINSI JAWA TIMUR

DAMPAK LAHAR DINGIN TERHADAP PERUBAHAN HARGA TANAH PADA KAWASAN TERDAMPAK DI KECAMATAN CANGKRINGAN, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Managing Natural Resources With GIS

Arc View Gis Means Business

'Tak Redam Dalam Rajutan Kebijakan': Jalan Panjang Penyelesaian Konflik Agraria di Register 45 Mesuji Pasca Rekomendasi TGPF.

Politik, Partisipasi dan Demokrasi dalam Pembangunan

Hukum Adat Indonesia