Rencana Tugas Belajar Tenaga Teksnis Yang Mempunyai Dasar Pendidikan Sarjana Muda Tahun 1977-1985

PEMANFAATAN GLOBAL POSITIONING SYSTEM TIPE NAVIGASI GARMIN 12XL UNTUK MEMBANTU PROSES PENENTUAN POSISI PENDEKATAN BIDANG TANAH PADA PETA PENDAFTARAN (Studi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Blora)

EVALUASI PERANAN CAMAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA DALAM MEMBANTU TUGAS PENDAFTARAN TANAH Dl KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERAN POLA TATA RUANG DESA DALAM PENGENDALIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH SAWAH IRIGASI TEKNIS KE NON-PERTANIAN Dl KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH (STUDI KASUS Dl DESA KARANG DAN DESA DLIMAS)

PELAKSANAAN PENEGASAN HAK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM MEMBANTU TUGAS PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SRAGEN

EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM RANGKA PERALIHAN HAK ATAS TANAH Dl KOTA AMBON PROVINSI MALUKU

Tugas dan Kwajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam proses Pengetikan Akta Tanah.

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT dalam Proses Jual Beli Tanah

Kajian Pelaksanaan Tugas pejabat pembuat akta tanah dalam pembuatan akta jual beli yang berindikasi melanggar hukum di kabupaten sleman kabupaten sleman daerah istimiwa yogyakarta.

Tugas dan Pelaksanaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Menunjang Kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah di Kantor Notaris/PPAT Aries Djoko Sujono Kab.Bantul

Tugas dan Pelaksanaan Pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dalam menunjang kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah di Kantor notaris/PPAT Hita Prana Kab.Sleman.

Studi Hasil Pengukuran GPS Tipe Navigasi dalam Penentuan Luas Bidang Tanah (Studi Kasus di Desa Tempuran, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak)

PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH Dl BAWAH TANGAN DALAM KAITANNYA DENGAN PROSES PENEGASAN HAK Dl KECAMATAN GRABAG KABUPATEN PURWOREJO

Tugas dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Kaitannya dengan pembutan Akta Otentik dan Blangko Akta PPAT

SIKAP PETUGAS UKUR TERHADAP PERBEDAAN TEKNIK PENGGAMBARAN GAMBAR UKUR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH 10/1961 DENGAN PERATURAN PEMERINTAH 24/1997 Dl PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Contoh Akta Notaris dan Akta di Bawah Tangan : Buku VIII

Perlindungan Hak Dunia Ketiga Atas Sumber daya alam

STUDI PELAKSANAAN PENEGASAN KONVERSI PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR

STATUS PENGUASAAN KAWASAN PANTAI OLEH MASYARAKAT DI KELURAHAN MARGASARI KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT KOTA BALIKPAPAN