PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: gah
KATA KUNCI: gah
 | STUDI KASUS KEBERHASILAN PROYEK PENGADAAN TANAH BANDARA MOZES KILANGIN TIMIKA (STUDI KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI PAPUA TENGAH) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pengadaan Tanah,Bandara Mozes Kilangin,Kepentingan Umum,Perpres 65 Tahun 2006,Studi Kasus,Keberhasilan Proyek,Kabupaten Mimika |
| EFEKTIVITAS PENERAPAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KASUS PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Efektivitas,ertipikat elektronik,kasus pertanaha,kepastian hukum,digitalisustATR,BPN |
| OPTIMALISASI PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DALAM KAWASAN SEMPADAN PANTAL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Hak Pengelolaan,Pemerintah Kabupaten Pangandaran,Kendala,Pemanfaatan,Kewenangan |
| PERAN PEMERINTAH KALURAHAN DALAM MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI PERTANAHAN (STUDI DI KAPANEWON GAMPING, KABUPATEN SLEMAN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - pelaksanaan,administrasi pertanahan,pemerintah kahirahan,problematika |
| INTEGRASI LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI DALAM PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DI DESA KLAYUSIWALAN, KECAMATAN BATANGAN, KABUPATEN PATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Integrasi,LSD,RDTR,Bidang Tanah |
| PROBLEMATIKA PENERBITAN SERTIFIKAT PENGGANTI (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Pengganti,Pendaftaran Tanah,Kepastian Hukum,Elektronik,Kantor Pertanahan |
| FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH SERTA DAMPAKNYA TERHADAP NILAI TANAH DI SEKITAR BANDAR UDARA INTERNASIONAL DHOHO KEDIRI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Perubahan Penggunaan Tarah Nilai Tanah,Bandar Udara,Pengarult |
| STRATEGI KONSOLIDASI TANAH DALAM PENATAAN KAWASAN KUMUH (STUDI KASUS KONSOLIDASI TANAH VERTIKAL PALMERAH) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - konsolidasi tanah,kawasan kumuh,hunian vertikal,Palmerah,strategi |
| KARAKTERISTIK TUMPANG TINDIH PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH DI KOTA SINGKAWANG, KALIMANTAN BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Tumpang Tindih,Sengketa Pertanahan,Validasi Spas |
| PENGEMBANGAN SEKTOR BASIS MELALUI INTERAKSI KERUANGAN PADA KAWASAN METROPOLITAN KARTAMANTUL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Ketimpangan Wilayah,Sektor Basis,Analisis Keruan,Interaksi Keruangan,Kawasan Metropolitan Kartaman |
| PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH KABUPATEN LENGKAP (PTKL) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN SENGKETA TANAH DI KABUPATEN BEKASI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Program Pendaftaran Tanah Kabupaten Lengkap,sengketa tanah,Kabupaten Bekasi,pendaftaran tana,kualitas data spatial |
| PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENYELESAIAN PASCA TUKAR MENUKAR TANAH KALURAHAN DENGAN TANAH WARGA (Studi Kasus di Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tukar Menukar Tanah,Tanah Kalurahan,Tanah Warga |
| DINAMIKA PERKEMBANGAN WILAYAH KOTA MALANG DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pembangunan Berkelanjutan,Teori Sektoral Hoyt,Pertumbuhan Ekonomi dan Kelestarian Lingkungan |
| REDISTRIBUSI TANAH DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS STUDI IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN TANAH MASYARAKAT DI DESA PEMATANG TUJUH KECAMATAN RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 |
| DAMPAK PEMBANGUNAN KAMPUNG REFORMA AGRARIA (KRA) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA MEKARSARI KABUPATEN PANDEGLANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Akses Reform,Kesejahteraan Masyarakat,Reforma Agraria,Redistribusi Tanah |
| PEMANFAATAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH UNTUK PENGEMBANGAN PENGELOLAAN GABAH (STUDI DI DESA GEBANGSARI, KECAMATAN KLIRONG, KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA TENGAH) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - pertanian,sertipikat hak atas tanah,pengelolaan,pemberdayaan petani,akses modal |
| PROBLEMATIKA PELAKSANAAN MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Mediasi,Sengketa Pertanahan,Ketidakberhasilan |
| TINJAUAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PERTANAHAN KADASTER LENGKAP JAKARTA (KAKAP JAKARTA) SEBAGAI RASIC LAYER DATA GEOSPASIAL TERINTEGRASI UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (Studi Kasus Kota Administrasi Jakarta Barat) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sistem Informasi Administrasi Pertanahan,Integrasi Data Geospasial: Pembangunan Berkelanjut,LAAF KAKAP Jakarta |
| PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG TERHADAP IMPLEMENTASI SERTIPIKAT ELEKTRONIK DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Persepsi masyarakat,Sertipikat elektronik,PTSL |
| PENINGKATAN KUALITAS DATA SPASIAL BIDANG TANAH TERPETAKAN (KW 1,2 DAN 3) TERIDENTIFIKASI TUMPANG TINDIH DI KELURAHAN MIROTO, KECAMATAN SEMARANG TENGAH, KOTA SEMARANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Bidang Tanah Terpetakan,Kualitas Data,Tumpang Ti |
