NUSANTARA MEMBARA KERIS DAN KATANA IKHTISAR SEJARAH BARISAN PETA DAN GIYUGUN PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG

KALIMANTAN TENGAH DALAM PUSARAN PROYEK PERUBAHAN IKLIM PEMENUHAN HAK-HAK MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN DAN IMPLEMANTASI

CENTRAL KALIMANTAN IN THE SWIRLING STORM OF CLIMATE CHANGE PROJECT

Sendi-Sendi Hukum Agraria

PENGANTAR HUKUM SUMBER DAYA ALAM

Revolusi Mental Menumbuh Kembangkan Jiwa Anti Korupsi

NUANSA-NUANSA GEOGRAFI MORAL UPAYA GEOGRAFI MEMAHAMI FENOMENA PERILAKU MASYARAKAT

Bhumi Jurnal Agraria dan Pertanahan Volume 2 No. 1 Mei 2016: Penataan hubungan hukum dalam penguasaan dan pemilikan serta penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria; Politik hukum pengelolaan perkebunan berbasis prinsip-prinsip hak asasi manusia; Integrasi penataan pertanahan dalam kerangka penataan wilayah pesisir dan lahan atas terpadu; Bertani diantara himpitan tambang; Integrasi sistem informasi pertanahan dan infrastruktur data spasial dalam rangka perwujudan one map policy; Computer assisted mapping potensi lahan pertanian pangan berkelanjutan guna mendukung perlindungannya; Kajian upaya pengendalian penggunaan tanah di kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah; Assessment sales ratio, suatu alat pengukur kinerja penetapan NJOP.

KETAHANAN WILAYAH DI KEPULAUAN TENGAH NUSANTARA

NASIONALISME DALAM DINAMIKA KETAHANAN NASIONAL

SOLUSI PENGELOLAAN SAMPAH KOTA

PERSPEKTIF ILMU ILMU SOSIAL DI ERA DIGITAL DISRUPSI, EMANISIPASI, DAN REKOGNISI

MEMBANGUN INOVASI DI ERA PANDEMI

MENUJU KOTA TANGGUH DI SUNGAI CODE YOGYAKARTA PERENCANAAN INTEGRATIF PERKOTAAN DENGAN PENDEKATAN PENGELOLAAN DAS DAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA

OBESITAS TRANSLASIONAL ASPEK KLINIS DAN MOLEKULER DARI KEJADIAN OBESITAS

PENERAPAN PENDEKATAN FORMALITASISTIK DALAM PENEMUAN HUKUM ADAT OLEH HAKIM: STUDI KASUS SENGKETA SURAT KETERANGAN TANAH ADAT DI KALIMANTAN TENGAH

BAGAIMANA SERTIPIKASI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN GAGAL MENCEGAH PERUSAHAAN ANGGOTA RSPO DAN ISPO MERAMPAS TANAH ADAT DI INDONESIA ?

PRINSIP & PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI INDONESIA

HAK ATAS TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH

PEMBINAAN DAN PENGAWAS PPAT