Hak Istimewa, Gadai, Dan Hipotek

Kompilasi Peraturan di Bidang BPHTB Panduan dalam Penyusunan Aturan pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang BPHTB

Kepemimpinan Menurut Islam

Perfume the story of a murderer

Kisah Inspiratif 7 Anak Kampung Bertarung Menuju Kursi RI-1

JUAL BELI DI BAWAH TANGAN TANAH EKS TRANSMIGRASI SEBAGAI DASAR PEMBUATAN AKTA PPAT DAN PERALIHAN HAK (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke, Provinsi Papua)

RESPONS MASYARAKAT TERHADAP KEGIATAN PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MUSEUM KARST DUNIA DI DESA GEBANGHARJO, KECAMATAN PRACIMANTORO,KABUPATEN WONOGIRI

MINAT MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN DANAU TELUK KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI

PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI KERAPATAN ADAT NAGARI DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN, PROVINSI SUMATERA BARAT

PERAN KELOMPOK MASYARAKAT SADAR TERTIB PERTANAHAN (Pokmasdartibnah) DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PRONA

PENGARUH PEMBANGUNAN JALUR JALAN LINTAS SELATAN TERHADAP PERKEMBANGAN HARGA TANAH DI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO

MOTIVASI MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH SPORADIK DI KELURAHAN KAMPUNG JAWA KECAMATAN TONDANO UTARA KABUPATEN MINAHASAPROVINSI SULAWESI UTARA

Katak Hendak Jadi Lembu

Hukum Acara Perdata

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP TANAH YANG OBJEKNYA TELAH DIAGUNKAN DENGAN HAK TANGGUNGAN (Studi Kasus Putusan MA Nomor 548 K/Pid/2004 di Kabupaten Bantul)

KONSISTENSI PENERAPAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN DAMPAKNYA (Studi Pembangunan Terminal Penumpang Baru Di Bandara Mozes Kilangin Kabupaten Mimika Provinsi Papua)

PROBLEMATIKA PEMBEBASAN TANAH DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN UPAYA PENYELESAIANNYA (Pembangunan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road II (JORR II) Cengkareng-Batuceper-Kunciran, Kota Tangerang, Provinsi Banten)

PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Tanah Nasional)

KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTA MAGELANG NOMOR 37/PDT.G/2013/PN.MGL TERHADAP PENETAPAN HAK GUNA BANGUNAN SEBAGAI JAMINAN KREDIT (Studi di Kantor Pertanahan Kota Magelang)

Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa