PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: formasi
KATA KUNCI: formasi
 | ANALISA DEFORMASI BIDANG TANAH AKIBAT BENCANA GEMPA BUMI DAN LIKUIFAKSI DI KOTA PALU - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2020 - Gempa Bhumi,Likuifaksi,GNSS CORS,GEOKKP |
 | LAPORAN HASIL PENELITIAN STRATEGIS/SISTEMATIS TAHUN 2019 JUDUL LAPORAN SISTEM INFORMASI PERUBAHAN NILAI TANAH DAN NILAI KAWASAN AKIBAT BANJIR ROB (STUDI DI KOTA SEMARANG) - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2019 - Sistem Informasi,Nilai tanah,Nilai Kawasan Akiba |
 | Pemanfaatan Penginderaan Jauh untuk Kajian Densifikasi Bangunan Rumah Mukim
(Kasus di Kecamatan Gondomanan dan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta dengan Bantuan Sistem Informasi Geografis) Fak Geografi UGM - 2006 |
 | Diseminasi Informasi Pertanahan Melalui Kelompok Masyarakat Dalam Pensertipikatan Tanah Di Kabupaten Bantul - Sekolah Pascasarjana UGM - 2010 - Sertipikat Tanah,Diseminasi Informasi |
 | Bhumi : Jurnal Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional-Uji Perbandingan Metode Lauf dan Metode Affine Dalam Transformasi Koordinat Sistem Lokal ke Sistem Nasional-Peranan Badan Pertanahan Nasional Dalam Pembinaan dan Pengawasan PPAT/PPATS di Kantor Pertanahna Jakarta Barat-Hak Atas Tanah Perairan Sungai di Kota Banjarmasin Sejarah, Budaya, dan Mekanisme-Sengketa Perolehan Tanah Pembangunan Resor di Kawasan Wisata Tanah Lot Kabupaten Tabanan Bali-Resolusi Konflik Pertanahan Dalam Tradisi Masyarakat Bali (Studi di Kabupaen Tabanan Provinsi Bali) - Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta - 2006 - Pertanahan |
 | DINAMIKA KONFLIK DALAM TRANSISI DEMOKRASI - INPEDHAM - 2004 - Demokrasi |
 | Peran PPAT dalam Menunjang Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan. 2007 - Laporan Penelitia |
 | INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN - Biro Hukum dan Organisasi Sekreriat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2012 - 2012 - Peraturan Kehutanan |
 | GOVERNANCE REFORRM DI INDONESIA: MENCARI ARAH KELEMBAGAAN POLITIK YANG DEMOKRATIS DAN BIROKRASI YANG PROFESIONAL - Penerbit Gaya Media-MAP UGM - 2009 - Politik Yang Demokratis |
 | TEORI HUKUM KRITIS KAJIAN TENTANG POSISI HUKUM DALAM MASYARAKAT MODERN. - Nusamedia - 2008 - Hukum,Masyarakat Modern |
 | Adat Dalam Politik Indonesia - Yayasan Pustaka Obor Indonesia - 2010 - Adat,Politik |
 | MANAJEMEN STRATEGIS PEMBANGUNAN HUKUM - CV.Mandar Maju - 2011 - Pembangunan Hukum |
| HUKUM DAN KEMAJEMUKAN BUDAYA: SUMBANGAN KARANGAN UNTUK MENYAMBUT HARI ULANG TAHUN KE-70 Prof Dr.T.O.Ihromi - Yayasan Obor Indonesia - 2000 - Sosiologi Hukum |
 | PERKEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN DI BERBAGAI NEGARA BAGIAN I, II, III - BPN RI-STPN - 2012 - Sistem Informasi Pertanahan |
 | JURNAL ILMU PEMERINTAHAN PENCERAHAN UNTUK MEMAJUKAN PEMERINTAH AN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DI DKI JAKARTA TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PEMERINTAH DI PROVINSI DKI JAKARTA - MIPI - 2019 - Ilmu Pemerintahan |
| PRINSIP PRINSIP PEMBAHARUAN AGRARIA PERSPEKTIF HUKUM - Rajawali Pers - 2009 |
 | HAK-HAK ATAS TANAH PADA MASA BALI KUNA ABAD X-XI MASEHI - Udayana University press - 2009 - Hak Atas Tanah |
 | KETERAMPILAN SOSIAL PUSTAKAWAN - Lembaga Ladang Kita - 2019 - Pustakawan |
 | MENINJAU ULANG PENGATURAN HAK ADAT - STPN Press - 2019 - Hak Adat |
 | KONSISTEN PENERAPAN POLA RUANG PENETAPAN STATUS TANAH DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KOTA BANJARBARU DAN KABUPATEN BANJAR - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Pola Ruang,Status Tanah,PTSL,Kesesuaian Pemanfaatan |
