Maritime Security in the Indo-Pacific

KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PERADILAN PERDATA ATAS OBJEK PERKARA A QUO YANG SAMA (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo Sumatera Utara)

TANTANGAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAAN TANAH: KASUS MASIFNYA PEMBANGUNAN HOTEL DI KOTA YOGYAKARTA

STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASURUAN MELALUI LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIPIKASI TANAH (LARASITA) (Studi di Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur)

PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RUAS JALAN LINGKAR LUAR GORONTALO/ GORONTALO OUTER RING ROAD (GORR) (Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo)

PENGEMBANGAN BENTUK KEPASTIAN HUKUM BUKU TANAH DAN SURAT UKUR DIGITAL SEBAGAI ALAT BUKTI HAK ATAS TANAH (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman)

PEMBATALAN PERALIHAN HAK KARENA PUTUSAN PIDANA PENGADILAN NEGERI KOTA YOGYAKARTA (Studi Kasus Putusan Pidana Nomor 63/Pid/B/1991/PN.YK)

IMPLIKASI PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT GANDA MELALUI LEMBAGA PERADILAN TERHADAP KEGIATAN PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3001 K/Pdt/2010)

PEMBATALAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 629K/Pdt/2004)

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP TANAH YANG OBJEKNYA TELAH DIAGUNKAN DENGAN HAK TANGGUNGAN (Studi Kasus Putusan MA Nomor 548 K/Pid/2004 di Kabupaten Bantul)

HATINDAK LANJUT HASIL MEDIASI PASCA SITA EKSEKUSI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR (Studi Kasus Perkara Nomor 24/Pdt.G/2008/PN.Kdr)

DALAM RANGKA PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH (MAINTENANCE) PASCA PUTUSAN INKRACHT VAN GEWIJSDE DI PROVINSI LAMPUNG

EKSISTENSI SISTEM PEWARISAN WNI KETURUNAN TIONGHOA DAN TIMUR ASING (STUDI DI KOTA MEDAN)

PROBLEMATIKA PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN (Studi di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2012 TERHADAP PEMBUATAN AKTA PPAT DI KABUPATEN DELI SERDANG

Hukum Administrasi Lingkungan Konteporer

Inside Special Force.

Dasar-Dasar Ilmu Tanah

Jurnal Mimbar Hukum : Pengaturan Pelayanan Kesehatan di Kota Yogyaklarta Setelah Penerapan Otonmomi Luas - Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review di Indonesia - Justivikasi Efisiensi sebagai alasan pemutusa hubungan kerja - Perkembangan prinsip stricy Liability dan precautionary dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di pengadilan - Tinjauan yuridis adanya kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan untuk melakukan perceraian - Sinergi Bumn dalam pengadaan barang dan/atau jasa dalam perspektif persaingan usaha - Akibat Hukum Pembubaran BP Migas - Law Enforcement preparedness for the implemetation of indonesia'Slaw on juvenile justice system - The significance of the complentarity principle within the rome statute in international criminal law - The recognition of the legal standing of environmental organizations Indonesia - Effectiveness of the world trade organizations dispute settlement mechanism - The just drug distribution in the perspective of welfarestate - Parallel Imports in trademarks - Settlement of banking dispute in Indonesia.

Police Traffic Enforcement