The Exetended Case Method - Four Countries, Four Decades, Four Great Transformations, And One Theoretical Tradition

Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi kajian dan kritik atas kebijakan desentralisasi di Indonesia

Otonomi Daerah di Era Reformasi

UUD 1945 dilengkapi: 1. Sejarah UUD 1945 sejak pembentukan hingga amandemen pada Zaman Reformasi 2. Alamat Kantor Departemen dan Kantor Gubernus se - Indonesia 3. Susunan Kabinat Indonesia Bersatu Hasil Reshuffle 2007

Tanah, Rakyat dan Demokrasi

Sikronisasi Kebijakan Pengenaan Pajak Tanah Dengan Kebijakan Pertanahan di Indonesia

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL TERHADAP PERILAKU MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN HAK MILIK ATAS TANAH DI KECAMATAN DELANGGU KAB. DATI II KLATEN PROP. JATENG.

PENGARUH REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM TERHADAP PENDAPATAN PARA PETANI PENERIMA REDISTRIBUSI DI KAB. DATI II BULELENG.

SUATU KAJIAN TENTANG SIMULASI SEBAGAI SARANA PENYAMPAIAN INFORMASI PERTANAHAN DI KAB. KULON PROGO PROPINSI D.I.YOGYAKARTA.

Sosiologi Politik - Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik

PENERAPAN SISTEN INFORMASI PERTANAHAN AREA NETWORK GUNA MENUNJANG PENINGKATAN PELAYANAN PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SURABAYA

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL TERHADAP PENSERTIPIKTAN TANAH DI KEC.GAMPING KAB. DATI II SLEMAN

Buka Pintar Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

PENERAPAN SISTEN INFORMASI PERTANAHAN DALAM ADMINISTRASI PERTANAHAN GUNA MENUNJANG PENINGKATAN PENSERTIPIKATAN HAK ATAS TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA UJUNG PANDANG

Seminar Nasional : Mobilisasi Tertib Pertanahan Dalam PJP II

Menuju Sejarah Sumatera - Antara Indonesia dan Dunia

Alfred Russel Wallace - Kiprah dan Karyanya sebagai Ilmuwan Sosial

Reformasi Pertanahan - Pemberdayaan Hak-hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum, Sosial, Politik, Ekonomi, Hamkam, Teknis, Agama dan Budaya

PENGARUH REDISTRIBUSI TANAH TERHADAP PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA BEKAS PEMILIK TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN ABSENTEE DALAM RANGKA PELAKSANAAN LANDREFORM DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGERANG.

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL MASYARAKAT TERHADAP MINAT PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN ILIR BARAT I KOTAMADYA PALEMBANG PROPINSI SUMATERA SELATAN.