Geographical Information Systems Volume 1 - Principles and Technical Issues Second Edition

Kompilasi Peraturan di Bidang BPHTB Panduan dalam Penyusunan Aturan pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang BPHTB

Melanjutkan Indonesia dengan Reforma Agraria : Pandangan anak Muda

The Use of GIS and Remote Sensing for Forest Fire Management - STPN

Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka - Daerah Istimewa Yogyakarta in Figures 2000

Kritik Atas Penanganan Konflik Agraria di Indonesia = Reformasi Agraria: Momentum Keadilan dan Kesejahteraan = Pertarungan Aktor dalam Konflik Penguasaan Tanah dan Penambangan Pasir Besi di Urut sewu Kebumen = Belajar dari cilacxap: Kebijakan dari reforma Agraria atau Redistribusi Tanah = Membaca Karakteritris dan Peta Gerakan Agraria Indonesia = Legitimasi Identitas Adat dalam Dinamika Politik Agraria = RUU Pertanahan: Antara Mandat dan Pengingkaran Terhadap UUPA 1960 = Perkembangan Peraturan Mengenai redistribusi tanah dalam rangka reforma agraria di kabupaten Boyolali.

Kajian pelaksanaan Redistribusi Tanah perkebunan Dengan Sistem Avasi Dalam Mendukung Reforma Agraria di Kabupaten Tanah Bumbu Prop.Kalimanta Selatan.

Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Agraria di Kab.Kebumen.

Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia

iPad Geekery 50 Insanely Cool Hacks And Mods For Your Apple Tablet

Membangun Aplikasi Mobile Cross Platform dengan Phonegap

Perpustakaan Desa Sebagai Pusat Informasi

Handbook For The Mc Graw-Hill Guide Writing For College, Writing For Life

Student Guide For QuickBooks 2011 Versions: Pro, Premier and Accountant For College Accounting

Prosiding Seminar Nasional Peranan Geografi Dalam Mendukung Kedaulatan Pangan

UJI PERBANDINGAN DISTORSI PADA PROYEKSI UTM DAN TM-3�

PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN UNTUK PENGELOLAAN GAMBAR UKUR (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara)

PEMBUATAN APLIKASI PENGHITUNGAN HASIL PENGUKURAN KADASTRAL SECARA TERRESTRIAL BERBASIS ANDROID

EFEKTIVITAS PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM PENERBITAN IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT) SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALIAN ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KECAMATAN MERTOYUDAN KABUPATEN MAGELANG

IMPLIKASI PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT GANDA MELALUI LEMBAGA PERADILAN TERHADAP KEGIATAN PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3001 K/Pdt/2010)