PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: fak
KATA KUNCI: fak
 | PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH KABUPATEN LENGKAP (PTKL) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN SENGKETA TANAH DI KABUPATEN BEKASI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Program Pendaftaran Tanah Kabupaten Lengkap,sengketa tanah,Kabupaten Bekasi,pendaftaran tana,kualitas data spatial |
| FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT DALAM MENGIKUTI KEGIATAN LAYANAN PERTANAHAN BEREDAR KELILING (LA DARLING) DI KABUPATEN BANDUNG BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - faktor yang berpengaruh,LA DARLING,minat masyarakat,perubahan hak |
| KETIDAKSESUAIAN LAHAN PERTANIAN PADA RENCANA DETAIL TATA RUANG UNTUK PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG D DESA CANGGU - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 |
| AKSES REFORM KABUPATEN BOGOR I: BELAJAR DARI PENGALAMAN DESA BOJONG MURNI, KECAMATAN CIAWI SKRIPSI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Reforma Agraria,Ases Reform,Keberhasilan KTH Sadar Tani Muda |
| UJI AKURASI PENINGKATAN KUALITAS DATA BIDANG TANAH KW 1, KW 2 DAN KW 3 DI DESA DAMARAN KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 |
| PENGGUNAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN AJB NO. 30 TAHUN 1994 DENGAN SERTIPIKAT HM NO. 1447 TAHUN 2018 (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEBAK) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Mediasi,Sengketa Pertanahan,Kantor Pertanahan |
| DAMPAK REVISI RTRW TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN SAWAH DI KABUPATEN PURWOREJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - RTRW alih fangsi lahan,pertanian |
| ANALISIS IMPLEMENTASI STRATEGI MENDEKAT, MERAPAT MENYELURUH (3M) DALAM PENETAPAN LOKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEMANGGUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - PTSL,Pendaftaran Tanah,Strategi 3M,Implementasi Strategi |
| STRATEGI PERCEPATAN MEWUJUDKAN KOTA LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KOTA LANGSA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kota Lengkap,PTSL Kantor Pertanahan,Strategs,SWOT Pendaftaran Tanah |
| PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KUALITAS PELAYANAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEMANGGUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Elektronik,Persepsi,Kualitas Pelayanan |
| PROBLEMATIKA PROGRAM PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA TAHUN 2024 DI KABUPATEN TEMANGGUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Reforma Agraria,Penataan Akses,Problematika,Temanggung,SOAR |
| PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sengketa,Mediasi,Pertanahan |
| ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GORONTALO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Tanah,Kualitas Pelayanan,Pelayanan Publik |
| TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI LAYANAN ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kantor Pertanahan,Kepuasan Masyarakat,Layanan Elektronik,Sertipikat Elektronik,Indeks Kepuasan Masyarakat |
| PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Transformasi Digital,Persepsi,Sertipikat Elektronik |
| PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PTSL-FM DI DESA CIBANTEN, KECAMATAN CIJULANG, KABUPATEN PANGANDARAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Partisipasi Masyarakat,Bentuk,Tingkatan,Faktor,PTSL,PM |
| PROBLEMATIKA PELAKSANAAN MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Mediasi,Sengketa Pertanahan,Ketidakberhasilan |
| TINJAUAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PERTANAHAN KADASTER LENGKAP JAKARTA (KAKAP JAKARTA) SEBAGAI RASIC LAYER DATA GEOSPASIAL TERINTEGRASI UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (Studi Kasus Kota Administrasi Jakarta Barat) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sistem Informasi Administrasi Pertanahan,Integrasi Data Geospasial: Pembangunan Berkelanjut,LAAF KAKAP Jakarta |
| PENERAPAN KEBIJAKAN PERTANAHAN BAGI WARGA KETURUNAN TIONGHOA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - kebijakan pertanahan,Warga Keturunan Tionghoa,diskriminasi,hak milik,Daerah Istimewa Yogyakart |
| PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG BERUSAHA DI KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN KLATEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang,Persepsi,Kebijakan,Kegiatan Berusaha |
