PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: esi
KATA KUNCI: esi
 | DAMPAK ALI FUNGSI LAHAN PERTANIAN TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Alih fungsi lahan,Pola alih fungsi lahan,dan Dampak Alih Fungsi Lahan |
| ANALISIS KENDALA DAN SOLUSI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR TIMUR DI KABUPATEN SUKOHARJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - pengadaan tanah,jalan lingkar timur,sukoharjo,kendala,solusi |
| DINAMIKA IMPLEMENTASI SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Elektronik,Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah,SWOT |
| PERBANDINGAN KONSEP BANK TANAH INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Flyover,kondisi sosial,ekonomi masyarakat,pengadaan tanah,Kota Bandung |
| PENGEMBANGAN KONSEP TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT (TOD) BERDASARKAN PERSPEKTIF KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI KASUS KAWASAN TRANSIT STASIUN LEMPUYANGAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - TransitOriented Development,TOD,Cagar Budaya,Keistimewaan DIY,Kesiapan Kawasan,Stasiun Lempuy |
| TANAH DAN MANAJEMEN INVESTASI DALAM PERSPEKTIF LINTAS GENERASI STUDI PERBANDINGAN LITERASI ASET PADA GENERASI MILENIAL DAN GENERASI Z - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tanah,Investasi,Literasi Aset,Milenial,Gen Z |
| PENGARUH PERUBAHAN SERTIPIKAT DARI ANALOG MENJADI ELEKTRONIK TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kinerja Pegawai,Sertipikar Elektromk,Sitem Kerja |
| PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN SULTANAAT GROND DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sultanant Grond,Penatausahaan,Kasultanan |
| INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN TANAH AKHIR PEKAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - administrasi pertanahan,kepuasan masyarakat,inovasi layanan publik,pelayanan akhir pekan,Pel |
| DAMPAK PLTU CIREBONB DAN STRATEGI PENGELOLAAN LAHAN UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KECAMATAN ASTANAJAPURA DAN KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - PLTU Cirebon,Perubahan Penggunaan Lahan,Pengelolaan Lahan,Pembangunan Berkelanjutan,Dampak Lingkungan,Dampak Sosial Ekonomi,Analisis |
| ANALISIS HUKUM KEDUDUKAN GAMBAR SITUASI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERTANAHAN (STUDI KASUS HERDASARKAN PUTUSAN NO. 12/6/2024/PTUN.PLG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Alat Bukti,Gambar Situasi Hukum Pertanahan,Kepastian Hukum,Sengketa Tanah |
| IMPLEMENTASI PROGRAM M3K DI KAMPUNG SUDAGARAN, KELURAHAN TEGALREJO, KEMANTREN TEGALREJO, KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Program M3K,Peningkatan Kawasan Kuntuh,Partisipa,Sungai Winongo,Pembangunan Perkotaan |
| ANALISIS DAMPAK EFEKTIVITAS SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Efektivitas,Digitalisasi,Pendaftaran Tanah,Sertipikat Elektronik,Pelayanan Pertanahan |
| TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN SERTIPIKAT JEMPUT DI TEMPAT (LASERJET) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALJ (STUDI KASUS DESA BENOA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Inovasi,Pelayanan,LASERJET,Kepuasan |
| PROBLEMATIKA DAN ALTERNATIF SOLUSI PELAYANAN PERIZINAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) BERUSAHA MELALUI APLIKASI ONLINE SINGLE SURMISSION (OSS) DI KOTA SURABAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang,KKPR,Perizinan BerusahaOnline Single Submission,OSS |
| PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NO. 29/6/2017/PTUN-PTK (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBURAYA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pencabutan Sertipikat Hak Atas Tanah,Putusan Peng,Penyelesaian Perkara,Sengketa Tanah Indonesia |
| RESISTENSI WARGA DESA PESANGGARAN TERHADAP KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH OBJEK PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN (PPTPKH) (Studi Kasus di Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Desa Pesanggaran,PPTPKH,redistribusi tanah,resi |
| EVALUASI IMPLEMENTASI ALIH MEDIA SERTIFIKAT ANALOG KE SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANOKWARI, PROVINSI PAPUA BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Elektronik,Alih Media,Kantor Pertanah,Transformasi Digital,Administrasi Pertanahan |
| KONFLIK PENGUASAAN ASET TANAH ANTARA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN DENGAN PT PERTAMINA (PERSERO) (Studi di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Konflik Agraria,Penguasaan Tanah,Aset Tanah |
| ANALISIS TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN ELEKTRONIK DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tingkat kepuasan masyarakat,Importance Performanc,tingkat kepentingan,Skala Likert |
