PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: eru
KATA KUNCI: eru
 | PENGARUH PERUBAHAN SERTIPIKAT DARI ANALOG MENJADI ELEKTRONIK TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kinerja Pegawai,Sertipikar Elektromk,Sitem Kerja |
| KEGIATAN PENDATAAN TANAH NEGARA BEBAS DALAM RANGKA PENYEDIAAN TORA DI DESA SIMAN, KECAMATAN KEPUNG, KABUPATEN KEDIRI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pendataan TORA,tanah negara bebas,reforma agraria,redistribusi tanah,Tim GTRA |
| DAMPAK PLTU CIREBONB DAN STRATEGI PENGELOLAAN LAHAN UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KECAMATAN ASTANAJAPURA DAN KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - PLTU Cirebon,Perubahan Penggunaan Lahan,Pengelolaan Lahan,Pembangunan Berkelanjutan,Dampak Lingkungan,Dampak Sosial Ekonomi,Analisis |
| SISTEM TENURIAL MASYARAKAT FLORES TIMUR MEMBANDINGKAN KONSTRUKSI BUDAYA SUKU GORAN TOKAN DAN SUKULAMA YOKAN DALAM MEMPERSEPSIKAN SERTIPIKAT DAK ATAS TANAH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sistem Tenurial,Sertipikat Hak Atas Tanah,Konstruksi Budaya,Masyarakat Adat,Flores Timur |
| ANALISIS HUKUM KEDUDUKAN GAMBAR SITUASI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERTANAHAN (STUDI KASUS HERDASARKAN PUTUSAN NO. 12/6/2024/PTUN.PLG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Alat Bukti,Gambar Situasi Hukum Pertanahan,Kepastian Hukum,Sengketa Tanah |
| ANALISIS KEBIJAKAN HAK ATAS TANAH PASCA BENCANA BANJIR BANDANG DAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kebijakan Hak Atas Tanah,Banjir Bandang,Tata Ruang Wilayah,Relokasi,Kelurahan Rua,Kota |
| EVALUASI PROSES PENETAPAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR ITAHUN 2974 DÂN MUATAN POLA RUANG RENCANA LATA RUANG WHAYAH KOTA PEMATANGSIANTAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Rencana Tata Ruang Wilayah,Penggunaan Lahan Eksisting,Kesesuaian Pola Ruang |
| ADAT PEWARISAN TANAH DAN ANALISIS RELASI KEKERABATAN DALAM SISTEM PATRILINEAL PADA SUKU AWYU DI DESA ABOGE KECAMATAN ASSUE, KABUPATEN MAPPI, PROVINSI PAPUA SELATAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pewarisan Tanah,Patrilineal Suku Anya,Relazi Kekerabatan,Sistem Adat |
| ANALISIS DAMPAK EFEKTIVITAS SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Efektivitas,Digitalisasi,Pendaftaran Tanah,Sertipikat Elektronik,Pelayanan Pertanahan |
| ANALISIS PERUBAHAN TUTUPAN LAHAN MENGGUNAKAN GOOGLE EARTH ENGINE DAN PEMODELAN CELLULAR AUTOMATA ARTIFICIAL NEURAL NETWORK DI KABUPATEN WONOGIRI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - tutupan lahan,Google Earth Engine,CA,ANN,prediksi spasial,Wonogiri |
| Peran Layanan Drive-Thru dalam Optimalisasi Pelayanan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Layanan Drive,Thru,Inovasi Layanan Publik,Efisie |
| STRATEGI PEMBUATAN PETA PERSIL DI DESA SELODOKO KECAMATAN AMPEL KABUPATEN BOYOLALI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - peta persil,integrasi,analisis SWOT |
| TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN SERTIPIKAT JEMPUT DI TEMPAT (LASERJET) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALJ (STUDI KASUS DESA BENOA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Inovasi,Pelayanan,LASERJET,Kepuasan |
| STRATEGI PENINGKATAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PUBLIK DI KOTA MALANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - RTH,Kota Malang,RTRW,Keberlanjutan,Pentahelix |
| PROBLEMATIKA DAN ALTERNATIF SOLUSI PELAYANAN PERIZINAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) BERUSAHA MELALUI APLIKASI ONLINE SINGLE SURMISSION (OSS) DI KOTA SURABAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang,KKPR,Perizinan BerusahaOnline Single Submission,OSS |
| ANALISIS KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH TERHADAP RENCANA POLA RUANG DI KAWASAN PERKOTAAN PEDAN KABUPATEN KLATEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kawasan Perkotaan Pedan,Kesesuaian Penggunaan Tan,Pola Ruang,RTRW,Sebaran Spasial |
| PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NO. 29/6/2017/PTUN-PTK (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBURAYA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pencabutan Sertipikat Hak Atas Tanah,Putusan Peng,Penyelesaian Perkara,Sengketa Tanah Indonesia |
| EFEKTIVITAS FUNGSI PENGATURAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2024 PADA PENYELESAIAN PERMASALAHAN GANTI RUGI OBYEK TANAH KAS DESA DALAM PENGADAAN TANAH (Studi Pada Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Jlantah Di Desa Tlobo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pengadaan Tanah,Proyek Strategis Nasional,Tanah Kas Desa,Ganti Rugi,Efektivitas |
| KONFLIK PENGUASAAN ASET TANAH ANTARA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN DENGAN PT PERTAMINA (PERSERO) (Studi di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Konflik Agraria,Penguasaan Tanah,Aset Tanah |
| TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PENDAFTARAN TANAH ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - kepuasan masyarakat,pendaftaran tanah elektronik,pelayanan publik kantor pertanahan,indeks kepuasa |
