STRATEGI MERAIH PREDIKAT WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN DAMPAK PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA MASYARAKAT (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar)

FAKTOR PENGHAMBAT PADA PENGUMPULAN DATA FISIK TERINTEGRASI DALAM MEWUJUDKAN KALURAHAN LENGKAP DI KAPANEWON MINGGIR KABUPATEN SLEMAN

STRATEGI PENINGKATAN NILAI INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN TRANSFORMASI DIGITAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP PELAYANAN ELEKTRONIK DI KEMENTERIAN ATR/BPN

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PROGRES PERKARA PERTANAHAN BERBASIS WEBGIS SEBAGAI SISTEM PENGELOLAAN INTERNAL KANTOR PERTANAHAN

EVALUASI PEMANFAATAN PETA FOTO PADA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DENGAN PENIDEKATAN FIT FOR PURPOSE LAND ADMINISTRATION (FFP-LA) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURBALINGGA

PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI KAWASAN HUTAN

ANALISIS PENENTUAN NIALI PASAR, NILAI LIKUIDASI DAN NILAI LIMIT YANG BERKEADILAN DALAM LELANG PADA OBJEK PENILAIAN RUMAH TINGGAL ( STUDI,KASUS SEBUAH RUMAH TINGGAL DI KABUPATEN PURBALINGGA)

PREDIKSI PENGGUNAAN LAHAN TAHUN 2038 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN UPAYA PENGENDALIANNYA DI PINGGIRAN KOTA YOGYAKARTA( STUDI DI KAPANEWON SEWON, KABUPATEN BANTUL)

Transit Oriented Development (TOD) : Teori & Metode sebagai Solusi Mengatasi Keruwetan Transposrtasi

PENGATURAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA, ANTARA YANG TERSURAT DAN TERSIRAT KAJIAN KRITIS UNDANG-UNDANG TERKAIT PENATAAN RUANG DAN SUMBER DAYA ALAM.

LAUT BERCERITA

MANAJEMEN PERBENDAHARAAN NEGARA

HUKUM PENDAFTARAN TANAH & HAK TANGGUNGAN

HUKUM ACARA PERDATA TENTANG GUGATAN, PERSIDANGAN, PENYITAAN, PEMBUKTIAN, DAN PUTUSAN PENGADILAN

HUKUM PERBATASAN DARAT ANTARNEGARA

UJI KOMPETENSI PROFESI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH PPAT

TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

METODE PENELITIAN SOSIAL KUALITATTIF PANDUAN MEMBUAT TUGAS AKHIR/KARYA ILMIAH

PENELITIAN TERAPAN

HUKUM INTERNASIONAL