PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: erika
KATA KUNCI: erika
 | PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH NORMALISASI SUNGAI CILIWUNG DI JAKARTA SELATAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Normalisasi Sungai Ciliwung,Problematika,Solusi |
 | DAMPAK PEMANFAATAN UANG GANTI RUGI PENGADAAN TANAH JALAN TOL CIBITUNG - CILINCING TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI PIHAK YANG BERHAK (Studi di Desa Bunibakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pemanfaatan Uang,Uang Ganti Rugi,Kondisi Sosial Ekonomi |
 | DAMPAK PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI TERHADAP KEADAAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT (Studi Lapangan Minyak Banyu Urip Desa Mojodelik Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Minyak dan gas bumi,Dampak fisik,Dampak non fisik,Sosial ekonomi,Desa Mojodelik |
 | IMPLIKASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANJARNEGARA TERHADAP PELAKSANAAN PELAYANAN PERTANAHAN DAN PELAYANAN PERIZINAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - RT,RW Kabupaten BanjarnegaraLSD,pelayanan pertanahan,pelayanan perizinan |
 | DAMPAK KETIDAKSESUAIAN ANTARA LAHAN SAWAH DILINDUNGI DAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN TERHADAP POLA RUANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BOGOR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Ketahanan Pangan,Ketidaksesuaian,LSD,LP2B,RTRW |
 | PEMBANGUNAN BASIS DATA PERTANAHAN MULTIGUNA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DESA (Studi di Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Basis Data Pertanahan,Multiguna Layanan,Tertib Administrasi Pertanahan |
 | PERLINDUNGAN HUKUM KEPEMILIKAN TANAH YANG TERINDIKASI MUSNAH DI KALURAHAN BANARAN, KAPANEWON GALUR, KABUPATEN KULON PROGO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Terindikasi Musnah,Letter C,Sungai Progo |
 | DAMPAK PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN WARUNG APUNG ROWO JOMBOR BERDASARKAN PERDA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2041 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Waduk Rowo Jombor,Peraturan Daerah,Kesesuaian,Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang |
 | EVALUASI PELAKSANAAN DAN TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA AKUN MEDIA INSTAGRAM UNTUK INFORMASI PERTANAHAN KEPADA MASYARAKAT (STUDI PADA AKUN MEDIA INSTAGRAM @kantahkabkaranganyar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Informasi pertanahan,Instagram,Evaluasi |
 | MEKANISME, PROBLEMATIKA, DAN SOLUSI PENERAPAN SISTEM KPR DENGAN JAMINAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA KEPEMILIKAN RUMAH DI KECAMATAN PURWOREJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - KPR,Pertumbuhan Penduduk,Perumahan |
 | UJI AKURASI PETA DASAR PERTANAHAN PADA SISTEM REFERENSI GEOSPASIAL INDONESIA 2013 (STUDI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Uji Akurasi,Kebijakan Satu Peta,Peta Dasar Pertanahan |
 | PROBLEMATIKA PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN DI KECAMATAN KEPULAUAN KARIMATA, PADA TAHUN 2017-2021 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - penguasaan tanah,kawasan hutan,Perpres Nomor 88 Tahun 2017,hutan lindung,satwa alam laut |
 | PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN BERBASIS WEB MENGGUNAKAN APLIKASI OPEN SOURCE DI KALURAHAN MARGOLUWIH KAPANEWON SEYEGAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Administrasi Pertanahan Desa,Sistem Informasi Geo,System Development Life Cycle,SDLC,Pemerintah Kalurahan Margoluwih |
 | PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN (PPΤΡΚΗ) UNTUK SUMBER TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA (TORA) DI KABUPATEN BANYUWANGI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - PPTPKH,reforma agraria,Kabupaten Banyuwangi |
 | ANALISIS PELAKSANAAN PENERTIBAN TANAH TERINDIKASI TELANTAR (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - penertiban tanah telantar,peraturan pemerintah,pemegang hak |
 | DAMPAK PENETAPAN DESA WISATA TERHADAP PERUBAHAN KOMPONEN FISIK DAN NON FISIK DI DESA GENILANGIT, KECAMATAN PONCOL, KABUPATEN MAGETAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Desa wisata,Dampak Perubahan,Komponen Fisik dan Non Fisik |
 | PENGGUNAAN MEDIASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKΕΤΑ TUMPANG TINDIH (OVERLAPPING) HAK ATAS TANAH DI KELURAHAN GUNUNG ANYAR TAMBAK, KECAMATAN GUNUNG ANYAR, KOTA SURABAYA, PROVINSI JAWA TIMUR (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Mediasi,Sertipikat Ganda,Hak Milik,Kantor Pertanahan |
 | PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi di Desa Kedaton Timur, Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Reforma Agraria,Penataan Akses,Keberdayaan Masyarakat |
 | PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PENGADAAN TANAH DI DESA TIRON DALAM PEMBANGUNAN JALAN TOL KEDIRI-TULUNGAGUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Jalan Tol Kediri,Tulungagung,Pengadaan Tanah,Tahapan Pelaksanaan,Problematika dan Solusi |
| PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PENGADAAN TANAH DI DESA TIRON DALAM PEMBANGUNAN JALAN TOL KEDIRI-TULUNGAGUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Jalan Tol Kediri,Tulungagung,Pengadaan Tanah,Tahapan Pelaksanaan,Problematika dan Solusi |
