Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya

Undang-Undang Perpajakan Beserta Penjelasan dan Peraturan Pelaksanaan Berikut Surat-Surat Keputusan Menteri Keuangan RI dan Undang-Undang Perpajakan Baru Dibandingkan Undang-Undang Perpajakan Lama + Penjelasan Pemerintah Mengenai Rencana Undang-Undang Perpajakan

Pendekatan Ambang Batas Dalam Perencanaan kota, wilayah dan lingkungan teori dan praktek

Buku Petunjuk Perusahaan (Guide Book Lengkap) Kotamadya Semarang

Dictionari of American Politics

Ensiklopedi Indonesia Seri Geografi Eropa

Ensiklopedi Indonesia Seri Geografi Indonesia

Ensiklopedi Indonesia Seri Geografi Australia Oseania

Ensiklopedi Indonesia Seri Geograf Amerika

Ensiklopedi Indonesia Seri Geografi Asia

Himpunan Peraturan-Peraturan Tentang Penyerahan Urusan Pemerintah Pusat Kepada Daerah

Introduction To Physics For Scientists and Engineers

Kenaikan Gaji Pokok Baru Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara 1993

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 85 Tahun 1977 Tentang Pedoman Penyusunan dan Bentuk tata Naskah Dinas Departemen Dalam Negeri

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Prosedur dan Petunjuk Pembuatan Akta Pemilikan Hak Atas Tanah - Dilengkapi : Keppres No. 55 Tahun 1993, Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria, Pembebasan Tanah

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Tentang Kepegawaian - (Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara)

Kumpulan Pidato Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Pada Acara Wisuda di sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Tahun 1995 s/d 1997 - Bahan Rapat Kerja Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Tahun 1997/1998

Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka.BPN No.3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP no.24 Tahun 1997 (Pendaftaran Tanah)

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen - Dilengkapi : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 08 s/d 12 Tahun 2001

Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 1999