Peranan Pemerintah Kabupaten Pontianak Dalam Menunjang Terwujutnya Catur Tertip Pertanahan di Kabupaten Pontianak

Perbuatan Pemerintah Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat Untuk Meningkatkan Kepastian Hukum

Implikasi Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Terhadap Timbulnya Sengketa Penguasaan dan Pemilikan Hak Atas Tanah di Atas Tanah yang Sudah Terdaftar di Kota Jakarta

Analisis Pengaruh Kepemimpinan dan Budaya Kerja Dengan Motivasi Sebagai Variabel Intervening Terhadap Kinerja Karyawan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen

Pengaturan ijin lokasi dalam penatagunaan tanah oleh pemerintah kabupaten kota dengan berlakunya undang-undang nomor 32 tahun 2004

Pengaruh Reformasi Administrasi dan Lingkungan Masyarakat Terhadap realisasi penerimaan Pads

Posisi Hukum Institusi Badan Pertanahan Nasional Sebagai tergugat Dalam Sengketa Pertanahan pada Pengadilan Negeri di Serang

Status Hak Atas Tanah Pasca Konflik Etnis (Studi Tentang Kewenangan Pemerintah Kab.Sambas Dalam Menjaga Status Hak Atas Tanah yang di tinggalkan oleh pemiliknya sebagai akibat konflik etnis di kabupaten sambas,Propinsi Kalimanta Barat)

Implentasi Pelaksanaan Fungsi Panitia Pemeriksaan Tanah A Dalam Pendaftaran Tanah Pertama Kali Untuk Menjamin Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Kota Semarang

Analisis Terhadap Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah di Kabupaten Kudus

Kisah Klan Otori - The Harsh Cry Of The Heron

Kisah Klan Otori - Heaven's Net is Wide

Pembuatan Peta Pendaftaran Untuk Memeberikan Jaminan Kepastian Letak Obyek Haka Atas Tanah di Kabupaten Sleman

Identifikasi Lahan Gambut Menggunakan Citra Termal Landsat-7ETM+di kota Palangkaraya dan Sekitarnya

Imlpementasi Kebijakan Pelimpahan sebagai Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ( Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Semarang)

Eksestensi Akta Jual Beli Tanah yang belum terdaftar sebagai salah satu persyaratan permohonan pengakuan hak setelah berlaukunya peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997

Implementasi Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional no.5 tahun 1995 pada progam pendaftaran tanah sistematik di propinsi Jawa timur

Talk to Me Like I'm Someone You Love

Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Proyek Pembangunan Waduk Kedung Ombo di Wialayah Kabupaten Boyolali (Kajian Sosio-Yuridis pada efektifitas hukum guna melindungi golongan yang lemah dalam masarakat

Hubungan Kepemimpinan dan Iklim Organisasi Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kota Pontianak)