Hukum Bangunan (Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia

Studi Penjajakan tentang pemberdayaan Asisten Surveyor Berlisensi Lulusan Pendidikan Progam Diploma I Pengukuran dan pemetaan Kadastral Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Prosiding: Sumatera, Lingkungan dan Pembangunan: Yang Lalu, Sekarang dan Yang Akan Datang, Bogor 16-18 September 1992) - Yves laumonier

Kedudukan Hukum: Surat Kuasa Membebankan hak Tanggungan (SKMHT) Atas Tanah yang belum terdaftar di Kabupaten Sleman

Hukum Orang Asing Di Indonesia

Politik Harga BBM : Eksplorasi Politik Kebijakan Subsidi Harga BBM Pemerintahan SBY-JK

Hukum Acara Perdata

Pelaksanaan dan peran PPAT dalam proses Jual beli tanaha yang belum terdaftar.

peranan pejabat pembuat akta tanah ( PPAT ) dalam Rangka Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melaului Pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT)

Tugas dan Pelaksanaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Menunjang Kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah di Kantor Notaris/PPAT Aries Djoko Sujono Kab.Bantul

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Peralihan Hak Bagi Tanah Yang Belaum Terdaftar

ASPEK HUKUM PERUBAHAN HAK ATAS TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL BERDASARKAN KMNA/Ka.BPN NOMOR 6 TAHUN 1998 Dl KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN PENGUSAHA MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN BARITO UTARA PROVINS1 KALIMANTAN TENGAH

Kedudukan Suami dan Istri sebagai Para Pihak dalam Rumusan Komparisi Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada Pengalihan dan pembebanan Harta Bersama

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli

Perana Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT Dalam Peralihan Hak Bagi Tanah-tanah yang Belum Terdaftar

Tugas dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Kaitannya dengan pembutan Akta Otentik dan Blangko Akta PPAT

Pelaksanaan Pemindahan Hak Milik Atas Tanah Karena Jual Beli Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997

SIKAP PETUGAS UKUR TERHADAP PERBEDAAN TEKNIK PENGGAMBARAN GAMBAR UKUR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH 10/1961 DENGAN PERATURAN PEMERINTAH 24/1997 Dl PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PELAKSANAAN SEMBILAN KEWENANGAN PEMERINTAH Dl BIDANG PERTANAHAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2003 Dl KABUPATEN SRAGEN