Sistem Pemerintahan Indonesia: Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen

Perdamaian dan Perwasitan Dalam Hukum Acara Perdata

Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan (Buku 1 dan 2)

Prosiding Seminar Nasional Pertanahan - Pembaruan Agraria

Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh

Petunjuk Mengajukan Gugatan Perdata.

Kumpulan Perda Bermasalah & Kontroversial

Prosedur Gugatan Perdata - Dilengkapi dengan Contoh-contoh Surat Kuasa, Surat Gugatan, Akta Perdamaian, Replik, serta Putusan Pengadilan

Menggugat Keistimewaan Jogjakarta

EVALUASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH KOTA KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG BERDASARKAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA.

PENDAFTARAN TANAH WAKAF BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PAYAKUMBUH.

PEMBERIAN HAK ATAS TANAH ASAL KONVERSI HAK BARAT BERDASARKAN KEPPRES RI NOMOR 32 TAHUN 1979 DI KODYA MATARAM DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA BARAT.

Reinvensi Pembangunan Ekonomi Daerah: Bagaimana Kesejahteraan Daerah

Maubes Insana - Salah Satu Masyarakat Di Timor Dengan Struktur Adat Yang Unik

Pembangunan Ekonomi Dalam Cita-Cita dan Realita

Republik Kapling

Refleksi dan Aksi untuk Rakyat

Hukum Acara Perdata (Teori dan Praktek)

Pembangunan Sebagai Perdamaian: Rekonstruksi Indonesia Pasca-Konflik

Hukum Kewarisan Perdata Barat - Pewarisan Menurut Undang-Undang 2005 dan 2010