How to be a Big Boss : Bagaimana Mencetak Diri Anda Sendiri Menjadi Bos Besar

Seri Belajar Kilat Coreldraw X5

Men and Women

Notaris III Hukum Harta Perkawinan dan Waris - Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Teori dan Praktek)

Menuju Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Berbasis Ekosistem Untuk Mereduksi Potensi Konflik Antar Daerah

Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum - Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Thesis dan Desertasi

Marjinalisasi Petani di Daerah Istimiwa Yogyakarta :Acuan Khusus pada Kontestasi Lahan Pertanian di Pedasaan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum - Dilengkapi : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 1996-1997

Winkler Prins Encyclopaedie - Vijde Deel Bre-Chi

Workshop I Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pertanahan

Wacana: Krisis Bencana Pembangunan Kritik dan Alternatif Pembanguan: Pelajaran Apa yang Kita Dapat ? - Sistem Dalam Kritis - Dari Kekuasaan Negara ke Kekuasaan Pasar Global - Perjalanan Kesepakatan Perdagangan Dunia - Reorientasi Teori Pembangunan - Kemerdekaan: Tujuan Dan Cara Pembangunan - Menuju Penguatan Hak-hak Petani - Gerakan Perlawanan Rakyat terhadap Dominasi Kekuasaan - Jalan Ketiga.

Ekspedisi Tanah Papua - Laporan Jurnalistik Kompas

The Hobbit

Penelitian Keberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah.

Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya - Merunut Sejarah Mencermati Perubahan, Menggagas Masa Depan

Kajian Kekuatan Pembuktian Sertipikat Tanah Berdasarkan pasal 32 ayat (2) peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 Tentang Pandaftaran Tanah Dalam Mewujutkan Kepastian Hukum dan keadilan.

Sultan Agung Tonggak Kokoh Bumi Mataram

Mimpi-Mimpi Lintang Maryamah Karpov

Generations of Change - Migration, Family Life, and Identity Formation in a Javanese Village During the New Order

Jurnal Iptek Pertanahan: Kebijakan Pertanahan Mendukung daya saing Nasional-Mengurai beneng kusut pendaftaran tanah di indonesia pasca pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 24 tahu 1997-Penerapan corporate social responsibility sebagai instrumen penataan ruang kawasan perdesaan-Ketidaksesuaian penggunaan tanah pada kawasan hutan lindung di kabupaten sukabumi-Pelurusan tugas fungsi dan kewenangan PPAT ditinjau dari hukum tanah Nasional-Strategi tugas fungsi legelisasi aset melalui optimalisasi sumberdaya manusia pengukuran-Lembaga pelaksana pengadaan tanah bagi pembangunan untu kepentingan umum menurut undang-undang nomor 12 tahun 2012.