PERAN KANTOR PERTANAHAN KOTA PARIAMAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA PARIAMAN

Peranan Pemerintah Kabupaten Pontianak Dalam Menunjang Terwujutnya Catur Tertip Pertanahan di Kabupaten Pontianak

Akta Notaris/PPAT Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Dari Warga negara Indonesia Kepada Warga negara Asing di Propinsi Bali

Analisis Terhadap Intensifikasi dan Salah Satu Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Pola Delematis Penerapan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Pepres Nomer 36 tahun 2005 yang Diperbaharui Dengan Pepres nomor 65 tahun 2006

Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah dan Tingkat Ketergantungan Bantuan Pusat di Kbupaten Batang

Peran Kantor Pertanahan kabupaten Karanganyar Dalam Bidang Pelayanan Pertanahan di Era Otonomi Daerah

Pemahaman Tentang Hak Bersama (Hak Ulayat masyarakat Baduy Luar) dan Pergeseran Nilai yang mempengaruhinya

Pengaruh Profesionalme dan Budaya Kerja Terhadap Kualitas Pelayanan Masyarakat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Prop.Banten

Peran Serta Masyarakat Dayak di Dusun Serukan Kecamatan Samalantan terhadap Pelestarian Hutan Lindung Gunung Vandreng Sebagai Obyek Wisata di Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat

Kedudukan Surat Bupati Sintang Nomor 593/130/iv-Bappeda tanggal 16 juni 2008 dikaitkan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan pertanahan lainnya terhadap kepentingan serta hak-hak Masyarakat pemilik Tanah Kabupaten Sintang

Posisi Hukum Institusi Badan Pertanahan Nasional Sebagai tergugat Dalam Sengketa Pertanahan pada Pengadilan Negeri di Serang

Pengaruh Dimensi Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pemohon Sertifikat Tanah Melalui Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur

Implikasi Otonomi Daerah Pelaksanaan Desentralisasi Bidang Pertanahan

Evaluasi Kinerja Ajudikasi Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pendaftaran Tanah Secara Sistimatis di Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kota Tangerang

Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi terhambatnya penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan di kota Depok

Implementasi Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005 Terhadap Pembangunan Polder di kelurahan Air Hitam Kota samarinda

Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sistematik Kasus Ajudikasi di kelurahan Parung Serab, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang

Analisis Terhadap Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah di Kabupaten Kudus

Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Mengadili Sengketa atas Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Pembatalan Sertifikat/Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah