
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Proyek Pembangunan Di Wilayah Kecamatan - Depdagri - 1985 - Tata Cara Pengadaan Tanah Unuk Keperluan Proyek Di |
![]() | Himpunan Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Organisasi Dan Tatakerja Pemerintah Wilayah Kecamatan - Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia - 1985 - Tatakerja Pemerintah Kecamatan |
![]() | Keputusan Presiden Republik indonesia Nomor 14A Tahun 1980 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 1980 - Pelaksanaan APBN |
![]() | Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara - (IDH-THC) - PTUN,Undang,Undang RI |
![]() | Peraturan presiden republik indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan kesehatan - Kantor berita indonesia Antara - 2016 - Peraturan Presiden |
![]() | KEPPRES 14A-1980 Setelah Disempurnakan Dengan KEPPRES 18-1981 tentang Pelaksanaan APBN Beserta Penjelasan & Lampiran Badan Penerbit Almanak - Pelaksanaan APBN |
![]() | Himpunan Peraturan Perundangan Pendaftaran Tanah - Badan Pertanahan Nasional - Pendaftaran Tanah |
![]() | Pedoman tentang Pemeriksaan Kas Dan Barang negara (Setelah di Sesuaikan Dengan KEPPRES No.29/30) - BP Dharma Bhakti - 1984 - Pemeriksaan Kas Dan BMN |
![]() | Serangkaian Kebijaksanaa Mengenai Devaluasi 1986 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1986,Tentang Penyesuaian harga Atau Nilai Perolehan Harta Berkenaan Dengan Perubahan Nilai tukar rupiah di Lengkapi... - KKJ - 1986 - Penyesuaian Harga Atau Nilai Perolehan Harta berke |
![]() | Majalah Sandi Edisi XX mei 2004 Pedulikah Kita? Pernyataan kepala BPN Tentang Masalah Pertanahan. - Redaksi Sandi - 2004 |
![]() | Majalah Mingguan warta PerUndang-Undangan Edisi 207.23 Februari-29 Februari 2016 tentang( Menolak ) revisi UU KPK - Kantor Berita Antara - 2016 |
![]() | Majalah Sandi Edisi XX Mei 2004: (Pernyataan Kepala BPN tentang Masalah Pertanahan) : Realita Sistem Pengajaran STPN Wawancara: Herman Soesangobeng: Transisi Pertanahan , Transisi Politik Bukan Transisi Hukum. STPN Sandi - Majalah Sandi |
![]() | Majalah Sandi Edisi: XXXIII-2011: Membenahi Pendaftaran Tanah di Indonesia Melalui UU No.4/2011 Tentang Informasi Geospasial. Peningkatkan Disiplin Kerja dan Prestasi Kinerja Kanwil BPN DKI Jakarta. - BPN RI STPN - Majalah Sandi |
![]() | Majalah Warta Perundang-undangan Edisi 207 23 Februari- 29 Februari 2016: Tentang (Menolak) Revisi UU KPK. - "Al' Hikmah" - 2016 - M,Syaiful Hadi |
![]() | Pengetrapan Pasal 14, 15 UUPA (Tentang Land Use Planning) Terhadap Pembangunan Nasional - Publikasi No. 255 - Dirjen. Agraria - 1983 - UUPA |
![]() | Anotasi Putusan Pengadilan Mengenai Pertanahan Jilid 5 ( Terkait Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ) - 2015 - Anotasi Putusan Pengadilan |
![]() | Kompilasi Peraturan di Bidang BPHTB Panduan dalam Penyusunan Aturan pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang BPHTB - "Erlangga" - 2010 - BPHTB |
![]() | Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan - Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 1975 - UP. Indonesia - 1975 - Peraturan,Perkawinan |
![]() | Analisa Tata Guna Tanah dan desain Tata Ruang dadahup dan Mentangai: Lokasi Pengembangan Lahan Gambut Untuk Pertanian Tanaman Pangan Prop.Kalimantan Tengah. |
![]() | EFEKTIVITAS PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM PENERBITAN IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT) SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALIAN ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KECAMATAN MERTOYUDAN KABUPATEN MAGELANG - STPN Yogyakarta - 2015 |