Petunjuk tata Pembukuan Cara Penyetoran Dan Pertanggung Jawaban Bendaharawan Khusus Penerimaan Agraria

Kompilasi Peraturan di Bidang BPHTB Panduan dalam Penyusunan Aturan pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang BPHTB

Batas Wewenang Dalam Pelayanan Pertanahan Oleh Pemerintah Daerah dan Akibat Hukumnya = Dualisme Kerangka Referensi kadastral: Dampak,Solusi,dan Arah Kebijakannya (Dengan Studi Kasus di Daerah Sleman DIY) = Konsulidasi Tanah Untuk Masyarakat Kumuh Kota(Penerimaan Masyarakat Dalam Sprektif Sosial)= Lahan Perkebunan Terlantar di Sumatera (faktor-faktor penyebap dan Potensi Kerugian) = Kajian Yuridis Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Redistribusi dan Akibat Humnya = Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Melalui Mediasi di Badan Pertanahan Nasional RI = Perolehan Tanah Pada Wilayah Terkena Dampak Akibat Luapan Lumpur di Sidoarjp Menurut hukum Tanah Nasional.

Peran dan Tanggung Jawab PPAT Dalam Penerimaan Bea Perolehan BPHTB pada Jual Beli Atas Tanah Di Kota Yogyakarta

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Melalui Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah

PERAN PPAT DAN KANTOR PERTANAHAN DALAM MENUNJANG PENINGKATAN PENERIMAAN DAERAH DARI PAJAK DI KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ONLINE (SIMPONI) DI KANTOR PERTANAHAN KOTA TIDORE KEPULAUAN PROVINSI MALUKU UTARA

PEMANFAATAN PETA ZONA NILAI TANAH UNTUK RANCANG BANGUN APLIKASI LAYANAN PNBP, PBB DAN BPHTB (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah)

UJI DISPARITAS NILAI TANAH PADA PETA ZONA NILAI TANAH BPN, HARGA TRANSAKSI DAN NJOP SERTA PENGARUHNYA TERHADAP POTENSI KEHILANGAN PENERIMAAN NEGARA DI KOTA MADIUN

Majalah Buletin Jogjawara No.06 Tahun XXXV juni 2008: Peraturan Gubernur Prop.DIY No.12 tahun 2008 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK dan SD : Pengelolaan Arsip di DIY; Progam Raskin: Refleksi Seabad Kebangkitan.

Parasamya Purnakarya Nugraha Pelita V Pemacu dan Pemicu Sukses PJP II: Kenangan Penerimaan Parasamya Purnakarya Nugraha Pelita V DKI Jakarta

Sikronisasi Kebijakan Pengenaan Pajak Tanah Dengan Kebijakan Pertanahan di Indonesia

Seri Perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan

PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP BESARNYA PENERIMAAN PBB DI KEC.PURBALINGGA KAB.DATI II PURBALINGGA

KONTRIBUSI PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

Pweran dan Tanggung Jawa Pejabat PembuatAkta Tanah (PPAT) Dalam Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan (BPHTB)

STUDI TENTANG PENINGKATAN PENERIMAAN PEA PEROLEHAN HAK ATASTANAH DAN BANGUNAN Dl KECAMATAN ALOK KABUPATEN SIKKA PROVINSINUSA TENGGARA TIMUR

Himpunan Peraturan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

DAMPAK PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2002 TERHADAP UANG PEMASUKAN DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman )

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Dl KOTA MATARAM