Pelaksanaan Pemberian dan Pendaftaran Hak Tanggungan pada Kantor PPAT Widyantara

BIMBINGAN DAN KONSELING

MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK

PELAKSANAAN PENCATATAN BLOKIR (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN DAN KANTOR KABUPATEN BANTUL)

EFEKTIVITAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TERPUSAT TERHADAP PELAYANAN PERTANAHAN (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi)

ANALISIS DISPARITAS PENERIMAAN NEGARA DARI NILAI TANAH GUNA MENGESTIMASI POTENSI KEHILANGAN PENERIMAAN NEGARA (STUDI DI KECAMATAN BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO)

PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI NONPERTANIAN TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH Dl KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENYELENGGARAAN URUSAN PERTANAHAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENDAPATAN DAERAH PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERANAN KANTOR PERTANAHAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KOTA GORONTALO PROVINSI SULAWESI UTARA

STUDI TENTANG PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH BENGKOK DI KABUPATEN NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR

KONTRIBUSI BIDANG PERTANAHAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Memberikan KOntribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Untuk Meningkatkan Pajak daerah(Studi Kasus Di Kabupaten Sleman)

Teori Ekonomi Mikro Edisi Empat Buku 2

Petunjuk tata Pembukuan Cara Penyetoran Dan Pertanggung Jawaban Bendaharawan Khusus Penerimaan Agraria

Kompilasi Peraturan di Bidang BPHTB Panduan dalam Penyusunan Aturan pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang BPHTB

Batas Wewenang Dalam Pelayanan Pertanahan Oleh Pemerintah Daerah dan Akibat Hukumnya = Dualisme Kerangka Referensi kadastral: Dampak,Solusi,dan Arah Kebijakannya (Dengan Studi Kasus di Daerah Sleman DIY) = Konsulidasi Tanah Untuk Masyarakat Kumuh Kota(Penerimaan Masyarakat Dalam Sprektif Sosial)= Lahan Perkebunan Terlantar di Sumatera (faktor-faktor penyebap dan Potensi Kerugian) = Kajian Yuridis Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Redistribusi dan Akibat Humnya = Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Melalui Mediasi di Badan Pertanahan Nasional RI = Perolehan Tanah Pada Wilayah Terkena Dampak Akibat Luapan Lumpur di Sidoarjp Menurut hukum Tanah Nasional.

Peran dan Tanggung Jawab PPAT Dalam Penerimaan Bea Perolehan BPHTB pada Jual Beli Atas Tanah Di Kota Yogyakarta

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Melalui Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah

PERAN PPAT DAN KANTOR PERTANAHAN DALAM MENUNJANG PENINGKATAN PENERIMAAN DAERAH DARI PAJAK DI KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ONLINE (SIMPONI) DI KANTOR PERTANAHAN KOTA TIDORE KEPULAUAN PROVINSI MALUKU UTARA