PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: enang
KATA KUNCI: enang
 | DAMPAK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENANGANAN AKSES REFORMA AGRARIA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT (STUDI DI DESA JARUM, KECAMATAN BAYAT, KABUPATEN KLATEN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kesejahteraan,Pemberdayaan Masyarakat,Pendapatan |
 | STRATEGI DAN PROGRES PEMULIHAN DATA PERTANAHAN PASCA BENCANA KEBAKARAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - PTSL |
 | STUDI KASUS PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH MELALUI KEGIATAN PTSL TAHUN 2022 DI SEMPADAN SUNGAI KONTO DESA KARANGTENGAH KABUPATEN KEDIRI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - PTSL,Kepastian Hukum,Kepemilikan Tanah |
 | IMPLEMENTASI PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF SEBAGAI WUJUD MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKUM (STUDI DI KABUPATEN JEMBER) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pensertipikatan,Wakaf,Kepastian Hukum |
 | IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PENGELOLAAN TANAH KAS DESA (TKD) DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA (Studi Kasus di Kalurahan Margoluwih, Kapanewon Sayegan, Kabupaten Sleman dan Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - kepemilikan,kasultanan,perijinan,pendapatan |
 | ANALISIS KONFLIK AGRARIA VERTIKAL DAN HORIZONTAL (STUDI KASUS PERMASALAHAN TANAH DI TOBELO RABUPATEN HALMAHERA UTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Konflik Agraria,Kepastian Hukum,Pembanguan Daerah,Kesejahteraan Masyarakat |
 | STRATEGI MERAIH PREDIKAT WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN DAMPAK PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA MASYARAKAT (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Zona Integritas,Strategi,Implementasi,aktor Pendukung dan Penghambat,Dampak |
 | STRATEGI AKSELERASI PEMBERIAN KEPASTIAN HUKUM PADA ASET TANAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Instansi Pemerintah,Kantor Pertanahan,Pendaftaran Tanah,Strategi Akselerasi |
 | DAMPAK PEMBANGUNAN KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG (KCJB) TERHADAP KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT YANG TERKENA PEMBEBASAN LAHAN DI DESA JATIMULYA, KECAMATAN TAMBUN SELATAN, KABUPATEN BEKASI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Dampak,Pengadaan Tanah,Pembangunan KCJB,Kondisi Sosial dan ekonomi |
 | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DATA PERMASALAHAN TANAH BERBASIS WEB DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Rancang Bangun Website,Sistem Informası Pertanahan,Manajemen Permasalah |
 | PENYELESAIAN KASUS PERKARA OVERLAPPING SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN DENGAN SERTIPIKAT HAK MILIK DI LEMBAGA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
(STUDI KASUS KANTOR PERTANAHAN SURABAYA II) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sertipikat Hak Milik,Sertipikat Hak Guna Bangunan,Tumpang Tindih,Pengadilan Tata Usaha Negara |
 | SINKRONISASI HUKUM TANAH NASIONAL DENGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TERKAIT LEGALISASI TANAH DESA DI KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Legalisasi,Tanah Desa,UUPA,UUK DIY |
 | STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MESES DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN NASRAK (STUDI DI DESA COT DARAT, KECAMATAN SAMAJAGA KNBUPATEN ACER BARATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Reforma Agraria,Pemberdayaan Masyarakat Pesisir,Kesejahteraan Masyarakat,Desa Cot Darat,Kecamata |
 | SENTIMEN WARGANET TERHADAP POSTINGAN AKUN INSTAGRAM @kementerian.atropo SEBAGAI EVALUASI DALAM MEMBANGUN CITRA KEMENTERIAN ATR/BPN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - hubungan masyarakat,komunikasi,media sosial,isa,pertana |
 | PROSES KONSOLIDASI TANAH HAK MILIK KASULTANAN DALAM PROGRAM PEREMAJAAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Kasultanan,Kondisi Tanah,Peremajaan Pemukiman Kumuh |
 | PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI KAWASAN HUTAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kawasan Hutan,Permasalahan Hukum,APIP |
 | PEMBERDAYAAN TANAH MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: STUDI IMPLEMENTASI PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA DI DESA WISA ΓΑ PURWABAKTI KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - pemberdayaan tanah masyarakat,penataan akses,SDGs |
 | IMPLEMENTASI PROGRAM KONSOLIDASI TANAH PADA KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI DESA PENAWANGAN, KECAMATAN PRINGAPUS, KABUPATEN SEMARANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Konsolidasi Tanah,Permukiman Kumuh,Kualitas Ling |
 | DAMPAK KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI (LSD) DENGAN RENCANA TATA RUANG TERHADAP PELAYANAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) DI KABUPATEN KARANGANYAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - LSD,RTRW,PKKPR,Verifikasi Faktual Perubahan LSD |
 | KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP IZIN USAHA DAN PELUANG INVESTASI DI KABUPATEN BULELENG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - LSD,Ketidaksesuaian,Investasi,Izin Usaha |
