PENYELESAIAN KASUS PERKARA OVERLAPPING SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN DENGAN SERTIPIKAT HAK MILIK DI LEMBAGA PERADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI KASUS KANTOR PERTANAHAN SURABAYA II)

SINKRONISASI HUKUM TANAH NASIONAL DENGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TERKAIT LEGALISASI TANAH DESA DI KABUPATEN SLEMAN

STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MESES DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN NASRAK (STUDI DI DESA COT DARAT, KECAMATAN SAMAJAGA KNBUPATEN ACER BARATI

SENTIMEN WARGANET TERHADAP POSTINGAN AKUN INSTAGRAM @kementerian.atropo SEBAGAI EVALUASI DALAM MEMBANGUN CITRA KEMENTERIAN ATR/BPN

PROSES KONSOLIDASI TANAH HAK MILIK KASULTANAN DALAM PROGRAM PEREMAJAAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA YOGYAKARTA

PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI KAWASAN HUTAN

PEMBERDAYAAN TANAH MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: STUDI IMPLEMENTASI PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA DI DESA WISA ΓΑ PURWABAKTI KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR

IMPLEMENTASI PROGRAM KONSOLIDASI TANAH PADA KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI DESA PENAWANGAN, KECAMATAN PRINGAPUS, KABUPATEN SEMARANG

DAMPAK KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI (LSD) DENGAN RENCANA TATA RUANG TERHADAP PELAYANAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) DI KABUPATEN KARANGANYAR

KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP IZIN USAHA DAN PELUANG INVESTASI DI KABUPATEN BULELENG

Bahlil Lahadalia : Anak Papua Membuka Jalan Untuk Negeri

Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya

KUHP 2023 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA UNDANG-UNDANG RI NO.1 TAHUN 2023

HUKUM AGRARIA

Sertifikat Hak Atas Tanah

TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

CUR HAT STAF SENI MENDENGARKAN BAGI PARA PEMIMPIN

PEMBERDAYAAN TANAH MASYARAKAT : PEMBELAJARAN ATAS PROSES PENATAAN AKSES DI KABUPATEN BANTUL

HUKUM PERJANJIAN

Tanah Negara (Edisi Revisi)