PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: enang
KATA KUNCI: enang
 | Undang-Undang Penanggulangan Bencana Pustaka Yudistira - 2009 - Undang,Undang,Penanggulangan Bencana |
 | PENGARUH PEMBEBASAN TANAH PROYEK JRATUNSELUNA (GENANGAN BENDUNG DUMPIL) TERHADAP PRODUKSI PERTANIAN DI DESA GAGAKAN KECAMATAN KUNDURAN KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH. - BPN RI STPN - 1997 |
| Departemen Keuangan republik Indonesia Direktorat jenderal Anggaran: Petunjuk Penanganan Masalah Organisasi Eks Klusif Rasial - Direktorat Pembinaan Kekayaan negara - 1997 - Petunjuk Penanganan masalah |
| BUDIDAYA KELAPA SAWIT DI KAWASAN TRANSMIGRASI DAN TINGKAT PENDAPATAN PETANI TRANSMIGRASI DI KEC. PEMENANG KAB. SOROLANGUN BANGKO PROV. JAMBI - BPN RI STPN - 1999 |
 | Prosiding Konferensi Internasional "Regulatory Reform on Indonesian Land Laws for People's Welfare - DFH UI - 2012 - Prosinding |
| Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Membuat dan Menolak Membuat Akta Tanah - A Wiley-Interscience Publication - 2014 - Akta Hak Atas Tanah |
 | Inventarisasi Kewenangan-kewenangan dan Produk Pemerintah Daerah, Daerah Istimiwa Yogyakarta.
Bidang Agraria. - 1978 - Pedoman |
 | PETUNJUK PENANGANAN MASALAH ORGANISASI EKSKLUSIF RASIAL.
Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran. - 1997 - Pedoman |
 | Batas Wilayah Negara Indonesia - "dimensi,Permasalahan dan Strategi Penanganan" (Sebuah Tinjauan Empiris dan Yuridis) - Gava Media - 2009 - Wilayah |
 | Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Kebangkitan Indonesia - "Erlangga" - 2002 - Ekonomi Makro |
 | Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli - STPN - 2013 - Jual Beli |
 | Tugas dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Kaitannya dengan pembutan Akta Otentik dan Blangko Akta PPAT - STPN - 2013 - Akta Otentik |
| PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 29 TAHUN 2005 TENTANG PELAKSANA KEWENANGAN Dl BIDANG PERTANAHAN Dl KABUPATEN SEMARANG - BPN RI STPN - 2006 |
| PELAKSANAAN SEMBILAN KEWENANGAN PEMERINTAH Dl BIDANG PERTANAHAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 34 TAHUN 2003 Dl KABUPATEN SRAGEN - BPN RI STPN - 2006 |
 | Penanganan Lahan Kritis dari Masa Ke masa - Angkasa - 1989 - Lahan Kritis |
 | Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Penanganan Masalah Pertanahan - BPN RI Humas - 2014 - Penanganan Masalah Pertanahan |
 | Tragedi Politik Hukum HAM - Pusham-UII - 2011 - Politik |
 | Contoh Akta Notaris dan Akta di Bawah Tangan :Buku VI - CV Mandar Maju - 2008 - Akta Notaris |
| PELAKSANAAN SEMBILAN KEWENANGAN PEMERINTAH Dl BIDANG PERTANAHAN SESUAI DENGAN KEPPRES NO. 34 TAHUN 2003
Dl KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI - BPN RI STPN - 2004 |
| FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BESARNYA TUNGGAKAN PERMOHONAN SERTIPIKAT DAN UPAYA-UPAYA UNTUK MENANGGULANGINYA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA PROPINSI JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2001 |
