Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal

Kapitalisme Perkebunan - dan Konsep Pemilikan Tanah oleh Negara

Kepemilikan Properti di Indonesia : Termasuk Kepemilikan Rumah oleh Orang Asing

Warta Perundang-undangan edisi 117, 20 mei- 26 mei 2014: Awas Anak dari Pedofilia.

Mum's List : Ketika Harapan Hadir di Tengah Duka

Prosiding Seminar Nasional Pertanahan - Pembaruan Agraria

Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya - Tinjauan Tentang Kerapatan Adat

Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan

PELAKSANAAN IZIN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PENGENDALIAN PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENSERTIPIKATAN TANAH HAK MILIK DI KECAMATAN GAMPENGREJO KABUPATEN KEDIRI.

PENGARUH PEMBEBASAN TANAH PERTANIAN UNTUK PEMBANGUNAN INDUSTRI KERTAS PT SURYA ZIG ZAG TERHADAP PENDAPATAN PETANI BEKAS PEMILIK TANAH DI DESA NGEBRAK KECAMATAN GAMPENGREJO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDIRI JAWA TIMUR.

PERANAN PENGHULU SUKU DALAM PROSES PENSERTIPIKATAN TANAH HAK ADAT DI NAGARI BATU BASA KABUPATEN TANAH DATAR PROPINSI SUMATERA BARAT.

PARTISIPASI KEPEMILIKAN TANAH YANG TERKENA PEMBEBASAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR SELATAN DI DESA BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL.

PERANAN SURAT EDARAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.630-912 TAHUN 1994 DALAM PENDAFTARAN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI UPAYA MENUNJANG TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak

Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 dari masa ke masa

Laut, Teritorial dan Perairan Indonesia - Himpunan Ordonansi, Undang-undang dan Peraturan Lainnya

Menggugat Keistimewaan Jogjakarta

Diklat Kepemimpinan Pola Baru : Antara Tantangan dan Harapan. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pelatihan Aparatur . Kegiatan Kediklatan Triwulan IV (Oktober-Desember) tahun 2013.

PENGARUH IJIN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH TERHADAP PEMILIKAN DAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL PROPINSI JAWA BARAT.