Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1975 Tentang Perubahan UU No.15 tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakayat dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah - Latar Belakang Beserta Proses Pembentukannya

Pendekatan Ambang Batas Dalam Perencanaan kota, wilayah dan lingkungan teori dan praktek

Laporan Penelitian Konsolidasi Tanah - Tanah Adat/Ulayat Untuk Perkebunan Pola Kemitraan di Propinsi Sumatera Selatan

Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1969/70-1973/74

Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat 1984/85-1988/89 I

Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat 1984/85-1988/89 IV

Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat 1984/85-1988/89 III

Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima 1989/90-1993/94 III

Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat 1984/85-1988/89 II

Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima 1989/90-1993/94 I

Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga 1979/80-1983/84 IV

Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima 1989/90-1993/94 II

Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua 1974/75-1978/79 III

Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga 1979/80-1983/84 II

Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga 1979/80-1983/84 III

Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga 1979/80-1983/84 I

Studi Klasifikasi Kecamatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Ilmu Ukur Tanah

Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1998

Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris (SEmentara)