Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Kota Medan (Studi Pekerjaan Kanal (FLOOD WAY) sei deli-Sei Percut)

Perubahan Penggunaan Lahan Kawasan Pesisir dan Pengaruhnya terhadap sosial ekonomi Masyarakat di Kabupaten deli serdang propinsi Sumatera Utara

Imlpementasi Kebijakan Pelimpahan sebagai Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ( Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Semarang)

Eksestensi Akta Jual Beli Tanah yang belum terdaftar sebagai salah satu persyaratan permohonan pengakuan hak setelah berlaukunya peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997

Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Proyek Pembangunan Waduk Kedung Ombo di Wialayah Kabupaten Boyolali (Kajian Sosio-Yuridis pada efektifitas hukum guna melindungi golongan yang lemah dalam masarakat

Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Kinerja pelayanan Publik Bidang Pertanahan Dalam Proses Balik Nama Pada Peralihan Hak Karena Jual-beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang

Eksistensi Pura Subak Padang Keling Pasca Alih Fungsi lahan pertanian menjadi Permukaan di Kelurahan banyuning Kecamatan Buleleng

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Kepres Nomor 36 tahun 2005 yang diubah oleh Perpres 65 tahun 2006

Pengaruh Instruksi Menteri Negara Agraria Keplal Badan Pertanahan Nasional Nomo 3 tahun 1998 Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Kantor Pertanahan Kota Bekasi

Konstruksi Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah dan Rumah dengan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara Cabang Purwokerto

Kunstruksi Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah dan Rumah Dengan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara Cabang Purwokerto

Peningkatan Penyelesaian Kegiatan Pelayanan Pengukuran Bidang Tanah secara Sporadik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS PESANTREN DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN PAMEKASAN

MODEL PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN (STUDI KASUS DI KAMPUNG KRAGILAN KELURAHAN KADIPIRO KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA)

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN LOKASI OLEH BADAN PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PELAKSANAAN REGISTRASI PERTANAHAN DALAM RANGKA PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI DESA KANOMAN KECAMATAN PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO

PERANAN SUB SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO

Remote Sensing Of Soil Salinization

Tata Ruang Air

Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia