Jaringan Referensi Satelit Pertanahan (JRSP) Dalam Pembangunan Kerangka Dasar Kadaster Nasional(Suatu Tinjauan Aspek Hukum dan Teknis) - Gejala Kontestasi Lahan Pertanian : Pintu Masuk Perubahan Perdesaan DIY - Inisiasi Koperasi dalam peningkatan Aset dan Akses Redistribusi Tanah di Kab.Tasikmalaya - Partisipasi Masyarakat dalm Penataan Ruang Kota (Studi Kasus Penataan Kota Melalui Kegiatan Konsulidasi Tanah di Kota Palagkaraya) - Tantangan dan Hambatan dalam Mewujutkan Pembangunan Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan) - Carut Marut Pengelolaan Administrasi Pertanahan Desa di Kalimantan Selatan (Studi di Kota Banjarbaru) - Peran Tokoh Dalam Dinamika Pertanahan di Kab.Purbalingga - Dimensi Kepemimpinan Lokal Dalam Menatakelola Sumberdaya Agraria (Pengalaman Koperasi Wangunwatie Karangnunggal Tasikmalaya) - Peran Citra Penginderaan Jauh Dalam Pengelolaan Sumberdaya Agraria - Pengelolaan Basis Data Penguasaan dan Pemilikan Tanah Dengan Pendekatan Basis Data Berorientasi Abyek.

Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan

Generating Reliable Database For Loss Estimation And Mitigation Planning Of Tsunami Effects Case Study: Cilacap City, Indonesia

PERAN KANTOR PERTANAHAN KOTA PARIAMAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA PARIAMAN

Upaya Meningkatkan Produk Sertipikat Dari Hasil Pemeliharaan Data Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar

Pelindungan Hukum terhadan Kegiatan Pertambangan Batuba

Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Tanah yang dilakukan tanpa akta pejabat pembuat akta tanah (PPAT)

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Kota Medan (Studi Pekerjaan Kanal (FLOOD WAY) sei deli-Sei Percut)

Perubahan Penggunaan Lahan Kawasan Pesisir dan Pengaruhnya terhadap sosial ekonomi Masyarakat di Kabupaten deli serdang propinsi Sumatera Utara

Imlpementasi Kebijakan Pelimpahan sebagai Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ( Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Semarang)

Eksestensi Akta Jual Beli Tanah yang belum terdaftar sebagai salah satu persyaratan permohonan pengakuan hak setelah berlaukunya peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997

Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Proyek Pembangunan Waduk Kedung Ombo di Wialayah Kabupaten Boyolali (Kajian Sosio-Yuridis pada efektifitas hukum guna melindungi golongan yang lemah dalam masarakat

Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Kinerja pelayanan Publik Bidang Pertanahan Dalam Proses Balik Nama Pada Peralihan Hak Karena Jual-beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang

Eksistensi Pura Subak Padang Keling Pasca Alih Fungsi lahan pertanian menjadi Permukaan di Kelurahan banyuning Kecamatan Buleleng

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Kepres Nomor 36 tahun 2005 yang diubah oleh Perpres 65 tahun 2006

Pengaruh Instruksi Menteri Negara Agraria Keplal Badan Pertanahan Nasional Nomo 3 tahun 1998 Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Kantor Pertanahan Kota Bekasi

Konstruksi Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah dan Rumah dengan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara Cabang Purwokerto

Kunstruksi Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah dan Rumah Dengan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara Cabang Purwokerto

Peningkatan Penyelesaian Kegiatan Pelayanan Pengukuran Bidang Tanah secara Sporadik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS PESANTREN DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN PAMEKASAN