AutoCad 2 Dimensi - Memakai Satuan Metrik Jilid I

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 70-VI-1990 Tentang Kebendaharawan Dan Penyelenggaraan Tata Pembukuan Bendaharawan Rutin/Proyek Dalam Lingkungan Badan Pertanahan Nasional

Bahan Workshop Penyiapan Pembukaan Pendidikan Profesi Program Spesialis Satu (SP-1) Pertanahan Konsentrasi Akta Tanah & Konsentrasi Penilaian Tanah

Pendidikan Tinggi Pertanahan Di LIngkungan kantor menteri negara Agraria/BPN

Kumpulan Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan di STPN tahun 1997

How To Repair Small Appliances Volume 1

Petunjuk Peraturan-Peraturan tentang Penyelenggaraan pemerintahan DiDaerah Dan Undang-Undang No.5 Tahun 1974 Tentang pokok-Pokok Pemerintahan DiDaerah

A Text-Book Of Quantitative Analysis including Elementary Instrumental Analysis

Penyelesaian Hak Tanah Daerah Transmigrasi Bagian Pertama

Peyelenggaraan Konsultasi Teknis para kepala Direktorat Agraria propinsi seluruh indonesia tanggal 20 September 1983

Diskusi Pertanahan dan Studium General, Revitalisasi Kelembagaan Pertanahan Menuju Terwujutnya Tanah Untuk Sebesar-besar kemakmuran Rakyat.

Skema Pemulihan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Rensury di Kawasan Hutan Pasca Putusan MK No.35/puu-x/2012 di Kab. Sumbawa = Kontribusi Kantor Pertanahan Terhadap Penataan Ruang Pesisir Kab.Kendal = Sejarah Kelembagaan Agraria, dari Kementerian Menjadi Direktorat Jenderal,1961-1970an = Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Perkebunan Tratak Batang = Masyarakat Adat dan Hilangnya Wilayah Wilayah Kelola Hutan Adat Dalam Dinamika Kebijakan Penyediaan Lahan Mendukung Kedaulatan Pangan di Kab.Kutai Barat Prop.Kalimantan Timur = Kompatabilitas petani Saat Legalisasi asset Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali (studi di Desa Seboto Kec.Ampel Kabupaten Boyolali)= Dampak Pembangunan Simpang Lima Gumul (SLG) Terhadap Permasalahan Pertanahan dan Nilai Tanah (Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur).

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Jalan Tol Tras Jawa Ruas Mantingan-Kertosono II di Kabupaten Nganjuk; Perkembangan, Permasalahan, dan Upaya Penyelesalannya = Body Of Knowledge Pertanahan = Konflik Tanah Perkebunan Eks. HGU PTPN II di Sumatera Utara (Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, dan Kabupaten Langkat)= Aspek Hukum Ruilslag/Tukar Guling (Studi Kasus Hak Pakai Nomor 9/Ungasan) = Pengakuan Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Dalam Budaya Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah = Analisis Hukum Penguasaan dan Pemanfaatan Tanaha Oleh Masyarakat di Atas Hak Pengelolaan Otorita Batam.

Kelemahan Lembaga Rechtsverweking Terhadap Konflik Penguasaan dan pemilikan Tanah di Kab.Pati Prop.Jawa Tengah.

Kompilasi Peraturan di Bidang BPHTB Panduan dalam Penyusunan Aturan pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang BPHTB

Membangun Fondasi Ekonomi Umat - Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam

Matematika Diskrit - strategi penyelesaian soal-soal sulit langkah demi langkah...

Matematika Diskrit Jilid I - seri penyelesaian soal schaum

Batas Wewenang Dalam Pelayanan Pertanahan Oleh Pemerintah Daerah dan Akibat Hukumnya = Dualisme Kerangka Referensi kadastral: Dampak,Solusi,dan Arah Kebijakannya (Dengan Studi Kasus di Daerah Sleman DIY) = Konsulidasi Tanah Untuk Masyarakat Kumuh Kota(Penerimaan Masyarakat Dalam Sprektif Sosial)= Lahan Perkebunan Terlantar di Sumatera (faktor-faktor penyebap dan Potensi Kerugian) = Kajian Yuridis Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Redistribusi dan Akibat Humnya = Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Melalui Mediasi di Badan Pertanahan Nasional RI = Perolehan Tanah Pada Wilayah Terkena Dampak Akibat Luapan Lumpur di Sidoarjp Menurut hukum Tanah Nasional.

Kelemahan Lembaga Rechtsverweking terhadap konflik penguasaan dan pemilikan tanah di Kab. pati prop. Jawa Tengah