PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: eksi
KATA KUNCI: eksi
 | KONFLIK HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT MANDACAN DENGAN PT.PERTAMINA PERSERO (STUDI PUTUSAN NOMOR 23/Pdt.G/2021/PNMnk.) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Konflik Hak Ulayat |
 | KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA PEKANBARU TAHUN 2020-2040 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penggunaan TanahRencana Tata Ruang Wilayah,RTRW,Kesesuaian Tanah,Kota Pekanbaru,Perubahan Tutupa,Metode Campuran,Desain Concurrent Triangulation |
 | IMPLEMENTASI PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DI KECAMATAN PATIKABUPATEN PATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - RDTR,Implementasi,Kendala |
| IMPLEMENTASI PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DI KECAMATAN PATIKABUPATEN PATI Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - RDTR,Implementasi,Kendala |
 | PENGAMANAN ASET TANAH BELUM BERSERTIPIKAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Aset Tanah,Pengamanan,Pemerintah Daerah |
 | KESESUAIAN LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI DAN LAHAN SAWAH EKSISTING TERHADAP POLA RUANG SEBAGAI REKOMENDASI REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MADIUN (Studi di Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kesesuaian,Alih Fungsi,Lahan Sawah yang Dilindun,Lahan Sawah Eksisting,Rencana Tata Ruang Wilayah,Rekomendasi |
 | DAMPAK KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI (LSD) DENGAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) DI KAWASAN SLEMAN TIMUR TERHADAP PERIZINAN PEMBANGUNAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Lahan Sawah Dilindungi,LSD,Rencana Detail Tata Ruang,RDTRKetidaksesuaian |
 | IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 16 TAHUN 2021 DALAM PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGUKURAN SPORADIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Implementasi,Dampak,Kantor Pertanahan,Seksi Survei dan Pemetaan,dan Pengukuran Bidang T |
 | MEKANISME, PROGRES, PERMASALAHAN, DAN SOLUSI PENGADAAN TANAH JALAN TOL PADANG-SICINCIN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Mekanisme,Progres,Permasalahan,Solusi,Pengadaan Tanah |
 | MEKANISME, PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PENANGANAN BERKAS PERMOHONAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG MEMILIKI PERBEDAAN LUAS ANTARA PENGAJUAN DENGAN HASIL UKUR DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLORA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Permohonan Sertipikat,Perbedaan Luas,Luas Hasil Ukur |
 | KETIDAKSESUAIAN PENGGUNAAN LAHAN EKSISTING TERHADAP LAHAN SAWAH DILINDUNGI DI KABUPATEN NGAWI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Ketidaksesuaian Lahan,Penggunaan Lahan Eksisting,Lahan Sawah Dilindungi |
 | MEKANISME, PROBLEMATIKA, DAN SOLUSI PENERAPAN SISTEM KPR DENGAN JAMINAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA KEPEMILIKAN RUMAH DI KECAMATAN PURWOREJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - KPR,Pertumbuhan Penduduk,Perumahan |
 | DAMPAK BENCANA BANJIR TERHADAP WARKAH PERTANAHAN DAN UPAYA PEMULIHANNYA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Warkah,Pemulihan,Kepastian Hukum,Bencana |
 | ANALISIS HUKUM POTENSI IMPLEMENTASI ASAS PEMISAHAN HORIZONTAL DALAM PENANGANAN PERKARA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Perkara,Asas Pemisahan Horizontal,Hukum |
 | EVALUASI SISA LUAS HASIL PEMISAHAN BIDANG TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sertipikat,Kantor Pertanahan,Pemisahan Bidang Tanah,Beda Luas |
 | PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PENILAIAN RUMAH TINGGAL MENGGUNAKAN PENDEKATAN BIAYA DAN PENDEKATAN PASAR
(STUDI KASUS PENILAIAN RUMAH TINGGAL JALAN KANTIL NO.XX, DESA CONDONGCATUR, KAPANEWON DEPΟΚ, KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Subjektifitas Penilai,Pendekatan Biaya,Pendekatan Pasar |
 | PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI UNTUK TANAH YANG BERBATASAN LANGSUNG DENGAN TANAH KALURAHAN (Studi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pendaftaran Tanah,Tanah Kalurahan,Tanah Perorangan,Kendala |
 | PERSEPSI PEGAWAI TENTANG REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR PERTANAHAN BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA 1) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Persepsi Pegawai,Pemahaman Pegawai,Reformasi Birokrasi,Pelayanan Publik |
 | IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA AKSES JALAN DI ATAS TANAH HAK MILIK (Studi Sengketa Akses Jalan di Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - sengketa tanah,akses jalan,mediasi,ishlah |
 | STUDI KASUS PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH MELALUI KEGIATAN PTSL TAHUN 2022 DI SEMPADAN SUNGAI KONTO DESA KARANGTENGAH KABUPATEN KEDIRI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - PTSL,Kepastian Hukum,Kepemilikan Tanah |
